Menkeu: Anggaran Bansos Melonjak Tajam Jadi Rp 22,5 T di 2024

Jakarta (SIB)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan program makan siang gratis yang digagas oleh salah satu pasangan calon presiden belum masuk APBN 2024. Ia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan dari anggota DPR RI di rapat kerja.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, mulanya bertanya tentang makan siang gratis di APBN. Dia meminta Sri Mulyani menjelaskan program tersebut yang dinilai sudah mulai dirapatkan dalam kabinet. "Ini kaitannya dengan kemarin ramai itu loh, tentang makan siang gratis. Mumpung yang lain belum ada yang menyinggung tentang makan siang gratis. Ini kan masuk anggarannya di mana Bu Menteri, kemarin sudah dicoba di SD mana gitu ya," kata Anis dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Anis mempertanyakan anggaran makan siang gratis yang dianggap tinggi tapi hanya dibagikan dalam lingkungan sekolah. Ia meminta penjelasan ke Menkeu terkait itu. "Ya kalau dicoba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kalau makan kan makannya di sekolah, makannya cuma di sekolah. Padahal, yang ribet itu makannya di rumah. Dan cuma makan siang di sekolah, ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Saya yang bertanya ke Bu Menteri soal program itu makan siang gratis ya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menanggapi, ia mengatakan program makan siang gratis tak masuk anggaran 2024. Ia mengatakan setiap tahun Kemenkeu akan menjabarkan APBN ke DPR untuk persetujuan.

"Termasuk bukan karena kami menghindar ya pertanyaan bapak ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. 2024 Kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru, bapak dan ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN, kami nanti ke ibu-bapak, sekalian," kata Sri Mulyani.

Sri mengatakan pihaknya masih mempersiapkan pemerintahan transisi, membantu desain APBN baru. Lantaran hal itulah, Kemenkeu belum ingin berkomentar soal program makan siang gratis. "Nanti UU APBN 2025 kan baru disampaikan Bapak Presiden yang sekarang (presiden terpilih), tanggal 16 Agustus. Tapi nanti pelaksanaannya untuk pemerintah baru," ujar Sri Mulyani. "Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah ya Pak. Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa," sambungnya.

Ia menegaskan sampai saat ini tak ada pembahasan khusus terkait program makan siang gratis di kabinet. Dia menyebut pembahasan di kabinet baru sebatas KEM PPKF dalam garis besar.

"Kalau tadi disampaikan 'oh sudah dibahas di kabinet', itu waktu kita ngomongin KEM PPKF baru postur besar Pak, tapi kalau ada yang menyampaikan makan siang gratis, setahu saya sih nggak Pak. Karena KEM PPKF, boro-boro ngomongin belanja K/L, postur saja kan masih dalam bentuk range Pak. Itu pun masih pembahasan sangat awal," imbuhnya.(**)

Baca Juga:

• Pemerintah Pusat Dapat Mengurangi Pajak, Pemprov Hanya Memberi Pelatihan Pekerja yang di PHK
• Prabowo-Gibran Hadapi Tantangan Bayar Bunga Utang Rp 552 Triliun pada 2025