Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 08 Maret 2026
LIVE

DPRD SU Desak Pemkab/Pemko Hentikan Seluruh Pembalakan Liar di Wilayahnya Masing-masing

* Segera Hijaukan Lahan Gundul Antisipasi Banjir dan Longsor “Terjang” Pemukiman
Redaksi - Selasa, 26 Maret 2024 09:06 WIB
272 view
DPRD SU Desak Pemkab/Pemko Hentikan Seluruh Pembalakan Liar di Wilayahnya Masing-masing
Foto: Ist/harianSIB.com
Dr JTP Hutabarat dan Frans Dante Ginting
Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) maupun Pemkab/Pemko se-Sumut untuk bersikap tegas menghentikan seluruh aksi pembalakan liar di wilayahnya masing-masing, guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor "menerjang" pemukiman penduduk.

Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Dr Jonius Taripar P (JTP) Hutabarat dan Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Frans Dante Ginting kepada wartawan, Sabtu (23/3) melalui telepon di Medan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait alih fungsi lahan atau pembalakan liar di tengah bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah.

"Kita juga mengetahui, di sejumlah kabupaten/kota di Sumut telah terjadi pembabatan hutan yang tak kunjung usai, seperti yang terjadi baru-baru ini di kawasan Hutan Lindung Register II Sibatuloting, di Dolok Siponggung, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun," tandas Ketua Harian DPD Partai Perindo Sumut ini.

Begitu juga di kawasan hutan Arboretum di Desa Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, tambah anggota Komisi E ini, telah terjadi pembabatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, tanpa memiliki izin, sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang semakin parah.

"Tidak itu saja, hutan di kawasan Bukit Barisan perbatasan Deliserdang dan Kabupaten Karo, persisnya di Dusun Sembaikan, juga sudah banyak yang gundul dan sudah dialih fungsikan menjadi areal pertanian, sehingga sangat rawan terjadi banjir dan longsor bakal menerjang Kota Medan," tambah Frans Dante Ginting.

Selain itu, tambah JTP Hutabarat, terjadinya bencana alam banjir bandang yang menerjang kenegerian Sihotang (Desa Siparmahan, Dolokraja, Hariarapohan dan Desa Danpurtoba) Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, akhir Nopember 2023 juga tidak terlepas dari aksi pembalakan hutan.

Dari hasil laporan masyarakat ke lembaga legislatif, tambah Frans Dante, hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut telah terjadi aksi pembalakan hutan, sehingga Dinas LHK Sumut perlu membuat kesepakatan bersama dengan bupati/wali kota, untuk menghentikan seluruh kegiatan pembabatan hutan di daerahnya masing-masing.

"Selanjutnya, segera lakukan aksi penghijauan lahan yang gundul secara massal, guna mengantisipasi datangnya banjir dan longsor "menerjang" pemukiman penduduk. Soal anggarannya, bisa bekerja sama dengan Kementerian LHK," tegas JTP Hutabarat senada Frans Dante.

Penegasan itu disampaikan kedua anggota dewan ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi di SIB, Sabtu (23/3) yang menyebut, pembalakan liar merupakan penyebab dari seluruh masalah banjir di seluruh wilayah Indonesia.

"Salah satunya, alih fungsi lahan. Semua problem itu berasal dari pembalakan liar, alih fungsi lahan yang memang harus dicegah," kata Jokowi seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/3) seusai meninjau banjir di wilayah Demak, Jawa Tengah.

Jokowi mengatakan banjir di Demak terjadi karena intensitas hujan yang ekstrem, sehingga penanganan jangka panjang, kewenangan Pemda sepenuhnya.

Presiden menyebut, penanganan jangka panjang bisa dilakukan dengan penanaman kembali, penghutanan kembali, agar seluruh wilayah bisa bebas dari bencana banjir dan longsor. (**)

SHARE:
Tags
antisipasi banjir dan longsordprd supembalakan liar
komentar
beritaTerbaru