Jokowi: Empat Menteri Siap Hadiri Sidang MK Hari Ini

Jakarta (SIB)

Dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (2/4), Staf Khusus Presiden RI bidang Hukum Dini Purwono mengatakan bahwa para menteri yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pilpres 2024, tidak perlu meminta izin Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara soal empat orang menterinya yang diminta hadir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berbicara di sidang sengketa hasil pemilu presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (5/4) hari ini.

Presiden memastikan bahwa keempat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju itu akan hadir memenuhi panggilan MK. Keempatnya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Ya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya hadir. Hari Jumat," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4).

Jokowi kemudian ditanya apakah dia memberikan arahan kepada keempat menterinya itu sebelum menyampaikan penjelasan di MK. Menurut Kepala Negara, para menterinya itu nanti akan memberi penjelasan sesuai tugas masing-masing selama ini.

Misalnya, Menkeu Sri Mulyani akan memaparkan soal anggaran untuk bantuan sosial (bansos). Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini akan menjelaskan soal penyaluran bansos. Oleh karenanya, Jokowi meminta publik menyaksikan penjelasan para menterinya itu di sidang MK.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," kata Jokowi.

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari Jumat, ya," ujarnya lagi.

Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal dugaan politisasi bansos dalam Pilpres yang juga disebut-sebut di MK, Jokowi menyatakan tidak mau memberikan komentar.

"Saya enggak mau komentari apa pun yang berkaitan dengan MK," katanya.

BANTAH ADA ARAHAN

Sementara itu, Mensos Risma mengatakan akan memenuhi undangan MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Namun, ia mengaku belum mengetahui menjelaskan apa dalam sidang MK itu.

"Iya datang lah, diundang. Insya Allah. Iya enggak tahu (sampaikan apa), wong aku belum tahu pertanyaannya. Tergantung pertanyaannya toh," ujar Risma saat jumpa pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Risma mengaku belum mempersiapkan apa-apa. Ia juga mengatakan tidak ada arahan dari Presiden Jokowi. Tidak ada pula instruksi dari partai. Diketahui Risma merupakan kader PDI Perjuangan.

"Enggak ada. Enggak ada (arahan partai). Enggak ada. Enggak ada (arahan Jokowi)," kata Risma.

Dalam persidangan di MK pada Senin (1/4), Ketua MK Suhartoyo memastikan majelis hakim akan memanggil empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo mengatakan MK akan menjadwalkan pemanggilan para menteri kabinet Presiden Jokowi pada Jumat, 5 April 2024. Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat hakim konstitusi.

Baca Juga:

• Lahan BMKG di Tangsel Dikuasai GRIB Jaya, ATR/BPN Bakal Cek Status Lahan
• Ngaku Polisi Peras Sopir Truk, Warga Kabanjahe Diringkus

BATAL KE MESIR

Sementara itu, Menko PMK, Muhadjir, menyatakan akan memenuhi undangan MK tersebut. "Iyalah hadir wong diundang. Apalagi, kalau kalian (media) yang ngundang, pasti hadir saya," kata Muhadjir di Jakarta, Rabu (3/4).

Menurut Muhadjir, tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi undangan tersebut. "Enggak ada persiapan, 'kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kami lakukan saja," katanya.

Karena undangan MK itu, dia harus membatalkan perjalanan ke Mesir untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk masyarakat Palestina dan Sudan yang dilepas oleh Presiden, Rabu lalu.

"Insya Allah hadir. Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden. Akan tetapi, karena ada panggilan dari MK, saya putuskan untuk memenuhi panggilan," katanya.

Airlangga Hartarto menyatakan siap untuk hadir setelah menerima undangan dari MK pada Selasa (2/4) malam. Ketika ditanya apakah ada arahan dari presiden soal kesaksian di MK, Airlangga menegaskan hanya sebatas menjelaskan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pemerintah.

Disinggung soal apakah ada koordinasi dengan tiga menteri lain yang dipanggil MK, Airlangga menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Airlangga menuturkan kesaksian di MK, sebatas memberikan penjelasan mengenai mekanisme APBN terkait bansos dan perlindungan sosial (perlinsos). "Bicara yang sifatnya pemerintahan saja," ujarnya.

Baca Juga:

• Karantina Sumut Sesalkan Aksi Warga Gali Buah Mangga Thailand yang Dimusnahkan
• Ahmad Hadian: Wacana Sekolah 5 Hari di SMA/SMK Perlu Kajian Mendalam

PASTIKAN DATANG

Menkeu Sri Mulyani dipastikan datang dalam sidang lanjutan PHPU, Jumat (5/4), karena telah menerima undangan.

"Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan MK di sidang sengketa Pemilu, Jumat 5 April 2024, pukul 08.00 WIB," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo di Jakarta, Rabu (3/4).

Menurut dia, surat panggilan oleh MK telah diterima oleh Menkeu pada Selasa (2/4) malam.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan akan memenuhi panggilan MK bila menerima undangan resmi.

Sri Mulyani menjadi salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang diminta hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024. (**)