DPRD SU: Awasi Ketat Proyek Pelebaran Jalan Nasional Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Rp 55 M

Medan (SIB)

Kalangan DPRD Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat di Sumut mengawasi secara ketat pekerjaan proyek multiyears pelebaran jalan nasional jurusan Kabanjahe ruas Desa Raya hingga Simpang Ujung Aji Berastagi, Karo berbiaya Rp55 miliar lebih agar jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran atau dikorupsi.

Ajakan tersebut disampaikan anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Frans Dante Ginting (Fraksi Partai Golkar) dan Salmon Sumihar Sagala (Fraksi PDI Perjuangan) kepada wartawan, Senin (15/4) melalui telepon dari Kabanjahe seusai melakukan kunjungan ke proyek yang anggarannya bersumber dari APBN TA 2023/2024 tersebut.

"Seperti kita ketahui, proyek yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumut, saat ini sedang dalam tahap pengerjaan, sehingga perlu diawasi secara ketat oleh semua pihak, agar proyek jalan dua jalur itu bisa terlaksana dengan baik," tandas Frans Dante Ginting.

Bahkan politisi Partai Golkar ini mengingatkan, proyek jalan sepanjang 3,4 Km yang dimulai dari depan Markas Kodim Desa Raya hingga Simpang Ujung Aji Berastagi ini, harus benar-benar dimaksimalkan, karena masyarakat pengguna jalan sudah sangat merindukan perbaikannya.

"Seperti kita ketahui, ruas jalan nasional sebelum dilakukan perbaikan, kondisinya hancur-hancuran dan saat hujan turun jalan pun banjir, sehingga masyarakat pernah melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di badan jalan," tandas politisi vokal yang juga mantan wartawan senior tersebut.

Berkaitan dengan itu, Salmon Sumihar Sagala berharap agar pengerjaan proyek jalan yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat tersebut, bisa terlaksana dengan baik, untuk menunjang peningkatan sektor pertanian dan pariwisata di kawasan dataran tinggi Karo.

"Kontrol sosial masyarakat dalam hal pengawasan terhadap kegiatan pembangunan proyek jalan nasional yang sedang berjalan tersebut, sangat dibutuhkan, agar proses pembangunannya tidak terkesan asal jadi, karena proyek nasional ini sedang dalam sorotan masyarakat," ujar Salmon Sagala.

Salmon yang juga anggota Komisi A ini mengingatkan rekanan pemenang tender yang mengerjakan proyek nasional tersebut, untuk lebih serius menanganinya dan penyelesaiannya juga harus tepat waktu, sebab kondisi di lapangan saat ini tahapan pekerjaan sangat mengganggu pengguna jalan.(**)

Baca Juga:

• Dirjen Bina Keuangan Daerah Instruksikan Gubernur, Bupati/Wali Kota Kutip Pajak Tambang MBLB Ilegal
• Pj Gubernur Diminta Instruksikan Seluruh ASN Netral di Pilkada Serentak