Pengacara Kondang Kamaruddin Simanjuntak Cerita Carut Marut Penegakan Hukum

Medan (harianSIB.com)
Pengacara kondang Kamaruddin Simanjuntak SH MH berkunjung ke kantor Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Kamis (23/5).

Pengacara yang dikenal sebagai kuasa hukum keluarga Brigadir Josua Hutabarat dalam kasus Ferdy Sambo ini datang beraudiensi ke kantor SIB didampingi Poltak Silitonga SH MH.

Dirinya bercerita carut marut penegakan hukum yang perlu pembenahan kedepannya. Menurutnya, saat ini penegakan hukum masih jauh dari harapan. Mulai proses di kepolisian, dilanjutkan ke kejaksaan maupun proses persidangan di pengadilan.

Berbincang: Pemimpin Umum Harian SIB dan harianSIB.com (SIB News Network) Ir GM Chandra Panggabean didampingi Kepala Biro Medan Wilayah I Harian SIB Martohap Simarsoit SH MH berbincang dengan Kamaruddin Simanjuntak SH MH dan Poltak Silitonga SH MH saat beraudiensi ke Kantor Harian SIB di Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun, Kota Medan, Kamis (23/5/2024). (Foto SIB/Rido Sitompul)

"Masih sering saya lihat proses penanganan perkara di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan dipengadilan yang mengecewakan para pencari keadilan sehingga tidak jarang terjadi ketidakpastian hukum," ucap Kamaruddin Simanjuntak kepada Pemimpin Umum (PU) Harian SIB dan harianSIB.com (SIB News Network) Ir GM Chandra Panggabean yang menerima kedatangannya.

Menurutnya, negara tidak boleh lalai tetapi harus segera melakukan pembenahan terutama merubah persyaratan rekrutmen maupun penggajian aparat untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Misalnya, untuk seleksi penerimaan Polri, minimal syarat pendidikan harus Strata I (S1) seperti halnya untuk menjadi jaksa dan hakim. Gajinya tingkatkan, misalnya minimal Rp 25juta. Sehingga dia tidak mencari sampingan kiri kanan. Tetapi fokus pada tupoksinya. Karena kesejahteraannya telah terpenuhi," kata Kamaruddin.

Kemudian, lanjutnya, lembaga pengawas yang ada di Polri, kejaksaan dan pengadilan harus lebih ketat mengawasi kinerja penegakan hukum, bukan malah seperti selama ini terkesan jadi pembela oknum-oknum dari masing-masing ketiga institusi tersebut.

"Contohnya lagi, kita menemukan banyaknya persidangan di pengadilan sering molor dari jadwal yang ditentukan. Dipanggil jam 10 pagi, sidang bisa baru digelar jam 5 sore. Demikian halnya pemeriksaan kasus di kepolisian dan di kejaksaan. Situasi seperti itu membuat tidak terpenuhinya ketentuan proses penanganan kasus sebagaimana azas cepat dan biaya ringan," tegasnya.