AMPDT Unjuk Rasa di DPRD SU Tuntut Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Perusak Danau Toba

Medan (harianSIB.com)
Massa Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Jumat (5/7/2024), menuntut pemerintah segera mencabut izin perusahaan perusak ekosistem atau mencemari Danau Toba, karena efeknya sangat membahayakan bagi keberlangsungan objek wisata kebanggaan masyarakat Sumut itu.

Aksi yang dikoordinir Rico ini, dengan lantang menolak kehadiran perusahaan keramba atau budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan beroperasi di Danau Toba, karena menimbulkan limbah dan pencemaran yang sangat membahayakan.

"Negara kita mengalami kerugian sangat besar setiap tahunnya akibat gangguan limbah perusahaan perusak lingkungan, karenanya kita minta cabut izin seluruh perusahaan yang mencemari lingkungan di perairan Danau Toba," katanya.

Baca Juga:

• DPRD SU Kecewa Manajemen PTPN 1 Sukses Berbisnis Menjual 8.077 Hektare Lahan “Milik” Tuhan
• DPRD SU Kaget Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Lahan HGU PTPN 1 Rugikan Negara Rp930 M

Selain itu, tambahnya, pembuangan limbah perusahaan secara sembarangan juga telah merusak daya tarik pariwisata, karena wilayah yang terpengaruh pencemaran telah mengusik perhatian mereka.

Berkaitan dengan itu, pengunjuk rasa mendesak instansi terkait agar terus mengawasi secara ketat perusahaan kerambah di Danau Toba, jangan sampai membuang limbah cair sembarangan, karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

• Rony Reynaldo Situmorang Berharap Pasca OTT KPK Kadis PUPR Tidak Hambat Proses Tender Proyek Jalan dan Irigasi
• BBWSS II, Dinas PUPR, Dinas SDA MBMK Medan dan Deliserdang Harus Sinkron Atasi Banjir Medan

Selain itu, massa AMPDT juga menuntut pemerintah pusat segera bertindak tegas menyelamatkan Danau Toba dari pencemaran dan pembuangan limbah. Jangan gara-gara perusahan perusak lingkungan, masa depan Danau Toba hancur-lebur.

"Kita juga menuntut DPRD Sumut segera turun ke Danau Toba untuk memeriksa langsung kualitas air yang tercemar limbah," teriak pengunjuk rasa sembari mengingatkan anggota dewan agar memiliki kepekaan terhadap kondisi Danau Toba terus terkontaminasi pencemaran lingkungan.

Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian ini, tidak diterima seorang pun anggota dewan, karena sebagian besar wakil rakyat sedang melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi maupun ke kabupaten/kota. (**)