Istana Bantah Jokowi Pakai Penegak Hukum untuk Intimidasi

Jakarta (harianSIB.com)
Pemerintah membantah pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut menggunakan instrumen hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu.

"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu (18/8/2024)

"Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," imbuhnya.

Ari menyebut rekaman video tersebut merupakan potongan pidato atau sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul tanggal 13 November 2019.

Ia juga menegaskan sambutan Presiden pada rapat koordinasi itu bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media.

"Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," kata dia.

Ari pun menjelaskan konteks pernyataan Presiden dalam acara tahun 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintahannya lima tahun ke depan.

Adapun agenda besar yang dimaksud adalah penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang tujuannya demi kepentingan bangsa.

"Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya tiba-tiba memutarkan rekaman audio kepada wartawan yang diduga berisi suara Presiden Jokowi yang berbicara mengenai penegakan hukum dengan membisiki ketua KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri.

Mulanya, Hasto ditanya awak media terkait Ketum NasDem Surya Paloh yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Hasto menyebut keputusan itu tidak seperti kebiasaan Paloh dalam berpolitik. Namun, ia menyebut PDIP tak mau mencampuri rumah tangga NasDem.

Setelah menyinggung adanya upaya menekan, lalu, Hasto mengaku mendapati sebuah video yang beredar berisi suara Jokowi akan menggunakan hukum dengan membisiki aparat penegak hukum.

Kemudian, Hasto bertanya kepada awak media apakah sudah mendengar atau melihat video tersebut. Awak media menjawab belum yang kemudian direspons Hasto dengan memutar audio dari video tersebut.

Meski begitu, Hasto tak menjelaskan dimana, dengan siapa, dan apa konteks dari suara yang diduga diucapkan Jokowi itu.

Berikut isi rekaman audio yang diduga suara Jokowi itu.

"Jangan main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin," kata Jokowi.

Hasto pun menilai Jokowi harus mengklarifikasi video yang beredar tersebut karena dianggap tidak bijak.

Ia mengaku memutarkan audio dari video tersebut karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. (*)