46.240 Pekerja Alami PHK, Menko PMK Bakal Upayakan Bansos

Jakarta (SIB)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan akan mengupayakan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, tidak semua pekerja yang mengalami PHK akan menerima bantuan tersebut.

Pemerintah akan menyeleksi pekerja mana saja yang layak mendapat intervensi. Pernyataan ini disampaikan Muhadjir menanggapi laporan bahwa sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024.

"Jadi akan kita telisik, mana yang memang harus diberi bantuan, dan mana yang tidak," kata Muhadjir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (4/9).

Baca Juga:

• HUT ke-435, Rico Waas Ajak Masyarakat Semakin Mencintai Kota Medan
• Keterbukaan Informasi dan Keluhan Peserta Harus Direspon BPJS

Muhadjir menjelaskan, sejauh ini masih sedikit pekerja yang perlu dibantu secara sosial karena jatuh miskin akibat PHK. Pasalnya, banyak pekerja sektor formal yang terkena PHK sudah mendapatkan jaminan dari program BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada beberapa jaminan kan, rata-rata mereka sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sehingga memang 5 jaminan sudah dimiliki dia," tuturnya.

Baca Juga:

• Polsek Siantar Utara Berikan Bansos kepada Warga yang Sakit
• KUA-PPAS Perubahan 2025 Deliserdang Tak Dibahas, Program BPJS PBI Terkendala

Salah satu jaminan yang diterima pekerja adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja yang terkena PHK dan disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Alhamdulillah mereka sudah menerima berbagai macam jaminan, termasuk Jaminan Hari Tua, dan terutama yang efektif jaminan kehilangan pekerjaan. Itu nanti akan kita lihat, kalau memang kemudian harus ada intervensi dari Kementerian Sosial, bantuan sosial, akan kita upayakan," bebernya.

Muhadjir juga menyebutkan, pihaknya telah meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendata para pekerja yang terkena PHK. Namun, pendataan tersebut mengalami kesulitan karena banyak perusahaan tidak melaporkan PHK kepada Kemenaker.

"Ini sedang kita telisik. Jadi saya minta untuk perusahaan-perusahaan yang PHK supaya terbuka, agar kita bisa menindaklanjuti," jelasnya. Sebelumnya, Kemenaker melaporkan bahwa sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK pada periode Januari hingga Agustus 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, angka PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah, diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten.

"Jawa Tengah nomor satu, Agustus masuk nomor satu (di) Jawa Tengah, diikuti DKI Jakarta, lalu Banten," kata Putri usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9).

Putri mengatakan, ada sekitar 7.400 pekerja di DKI Jakarta yang mengalami PHK pada periode tersebut. "Tapi itu nomor dua loh ya (di Jakarta), nomor satu masih Jawa Tengah," kata Putri. (**)