MenPAN-RB Setujui Usulan Kenaikan Tunjangan Hakim

Jakarta (SIB)
Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

"Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan)," ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, seperti dilansir Harian SIB, Selasa (8/10).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

"Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

"Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui," kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat," tegasnya.

Sedang Dihitung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

Kayak Uang Jajan
Sementara itu, sejumlah hakim menyampaikan aspirasi dalam audiensi bersama pimpinan DPR di ruang Komisi III DPR yang membidangi hukum. Dalam audiensi itu, para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia itu menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan gaji.

Audiensi digelar di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Tiga pimpinan DPR yang menerima audiensi itu adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Salah satu koordinator Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan aspirasi mengenai isu kesejahteraan para hakim. Dia meminta isu ini menjadi perhatian pemangku kebijakan.

"Supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia, kami minta, Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan," ujar dia.

Hakim itu pun mengibaratkan angka gajinya setara dengan uang jajan putra Raffi Ahmad, Rafathar. Di sisi lain, ia mengungkit para hakim memiliki tanggungan keluarga.

"Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina, tidak, Pak. Kami, kelayakan hidup gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak artis Raffi Ahmad," ujar hakim tersebut.

"Sedangkan kami punya tanggungan anak, istri, belum lagi orang tua dan sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana," imbuhnya.

Dasco Telepon Prabowo di Tengah Rapat Hakim Ngadu soal Gaji

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba-tiba meminta izin untuk menelepon presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi dengan para hakim terkait masalah kesejahteraan hakim. Telepon Dasco pun diangkat oleh Prabowo Subianto.

Momen itu terjadi saat rapat audiensi Solidaritas Hakim Indonesia bersama para pimpinan DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman awalnya mengatakan baru kali ini rapat dengan perwakilan hakim dihadiri oleh empat pimpinan DPR RI, yakni Dasco, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, hingga Saan Mustopa.

Kemudian, Dasco tiba-tiba menunjukkan layar smartphone-nya. Dia mengabarkan presiden terpilih Prabowo Subianto menaruh atensi penuh terkait kesejahteraan hakim.

Karena itu, Dasco lalu meminta izin untuk menghubungi Prabowo. Prabowo lantas mengangkat telepon Dasco.

"Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara, Pak," kata Dasco via telepon kepada Prabowo Subianto saat rapat masih berlangsung.

Prabowo lantas menyampaikan bahwa dirinya menaruh perhatian besar kepada jajaran hakim. Jika ia sudah mengemban amanah, hal itu akan diperjuangkan.

"Saudara-saudara sekalian, saya diberi tahu oleh Profesor Dasco bahwa ada pertemuan antara Saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian besar sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus kuat," kata Prabowo mengawali pendapatnya.

"Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya," lanjut Prabowo. (dwr/maa)

Para hakim menyimak penyampaian Prabowo itu. Terdengar hakim beberapa kali bersorak antusias mendengar kalimat Prabowo.

Setelah Prabowo menutup penyampaiannya, para hakim sontak memberikan standing applause. Terlihat beberapa hakim menangis haru di kursinya. Sementara itu, hakim lainnya terlihat berpelukan. Ada pula hakim yang meneriakkan takbir sambil berdiri. (**)