Gedung DPR Dijebol Massa, Demokrasi Indonesia Memasuki Babak Kritis

Jakarta(harianSIB.com)

Puncak kemarahan publik atas serangkaian kebijakan pemerintah dan tragedi kemanusiaan pecah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ribuan massa pengunjuk rasa berhasil menjebol gerbang utama Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (29/8/2025) sore, menandai eskalasi dramatis dalam gelombang protes yang telah berlangsung sejak awal pekan.

Menurut pantauan di lokasi, sekitar pukul 16.55 WIB, massa yang terkonsentrasi di depan gerbang utama berhasil merobohkan pagar pembatas. Dengan membawa bendera Merah Putih, mereka merangsek masuk ke halaman dalam kompleks parlemen sambil melemparkan petasan dan botol air ke arah gedung.

Aparat gabungan TNI dan Polri yang berjaga sigap merespons. Barikade berlapis yang terdiri dari prajurit Marinir TNI AL di garis terdepan, didukung oleh personel Polri dengan tameng transparan dan kendaraan taktis, berusaha menghalau laju massa. "Mundur! Mundur! Jangan anarkis!" seru aparat melalui pengeras suara, meminta massa untuk keluar dari area gedung secara damai.

Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan pukul 19.19 WIB, sebagian besar massa masih bertahan di dalam kompleks. Beberapa di antaranya bahkan nekat memanjat pagar dan tembok, sementara lemparan petasan ke arah lobi gedung masih terus terjadi.

Akumulasi Kekecewaan dan Tragedi Kemanusiaan

Aksi hari ini merupakan puncak dari unjuk rasa yang telah digelar sejak 25 Agustus 2025. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa, menyuarakan empat tuntutan utama:
- Penolakan kenaikan tunjangan fantastis bagi anggota DPR.
-Penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing).
-Kenaikan upah minimum yang layak.
-Reformasi sistem perpajakan yang berkeadilan.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan bahwa insiden ini adalah cerminan dari kemarahan publik yang tak terbendung. "DPR dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah kesulitan ekonomi, mereka justru sibuk dengan kepentingan sendiri. Ini memicu frustrasi kolektif," ujarnya.

Emosi massa semakin tersulut oleh insiden tragis pada Kamis (28/8/2025), ketika seorang pengemudi ojek online tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan saat aksi unjuk rasa.

Permintaan Maaf Pejabat dan Ancaman Krisis Ekonomi

Menanggapi tragedi tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan publik. Ia menegaskan bahwa tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam insiden tersebut telah diamankan dan akan diproses hukum secara tegas.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga turut menyampaikan permohonan maaf. "Kami mendengar aspirasi rakyat. Kami meminta maaf karena dinilai belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat," katanya dalam konferensi pers singkat.

Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh ini kini mengancam stabilitas ekonomi nasional. Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memperingatkan dampak serius jika situasi tidak segera terkendali.
"Kerusuhan politik akan langsung memukul kepercayaan pasar. Rupiah berpotensi melemah tajam, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa anjlok, dan yang paling berbahaya adalah kaburnya investor asing. Ini akan menjadi pukulan berat bagi ekonomi kita," jelas Syafruddin.

Dampak ekonomi sudah terasa di ibu kota. Kadin DKI Jakarta melaporkan bahwa banyak perusahaan di sekitar kawasan Senayan, Slipi, dan Gatot Subroto terpaksa meliburkan karyawan atau menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home) untuk menghindari risiko keamanan. Sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa menjadi yang paling terdampak.

Hingga malam hari, aparat gabungan masih berupaya melakukan sterilisasi kawasan, namun massa tetap bertahan. Sementara itu, kelompok mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dilaporkan melanjutkan aksi mereka ke Polda Metro Jaya, menuntut keadilan atas tewasnya pengemudi ojol. Kapolda Metro Jaya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa sesuai aturan adalah pukul 18.00 WIB dan meminta semua pihak untuk menahan diri.(**)