Dukung TGPF DPR RI, Manaek Hutasoit Minta Masyarakat dan PT TPL Jangan Dibenturkan

"Sedangkan di kawasan Samosir ada sekitar 9.000 hektare lebih. Saya mengetahui luasan konsesi di dua kabupaten ini, karena Humbahas dan Samosir berbatasan wilayah. Untuk luasan konsesi kabupaten lain saya tidak mengetahunya," ungkapnya.

Persoalan batasan batasan konsesi menurut Manaek, Kementerian Kehutanan juga akan sulit menentukan karena masyarakat tidak akan setuju. Persoalannya, jika pemerintah menyatakan di satu titik tertentu batasnya, belum tentu masyarakat setuju, karena mungkin masyarakat punya batas sendiri yang tidak sinkron dengan batas ditetapkan pemerintah.

Namun meski demikian, Manaek Hutasoit menyarankan, meski sulit, pemerintah harus mengambil win win solution. Dalam permasalahan ini dia menilai bukan PT TPL yang salah, pasalnya pemerintah yang memberikan izin konsesi untuk dikelola TPL.

"Tapi persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, itu sama saja pemerintah membenturkan masyarakat dengan TPL. TGPF yang akan dibentuk Komisi XIII DPR RI adalah solusi penyelesaian. Karena DPR RI adalah tempat pembahasan level pusat, semua pihak terkait akan dipertemukan, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, PT TPL dan masyarakat adat akan menyelesaikan hal ini, kita berharap ada jalan keluarnya agar masyarakat tenang bertani dan operasional PT TPL berjalan dengan baik tanpa ada lagi konflik," harapnya.

Jauli Manalu: TGPF Bisa Dibentuk, Tapi Penutupan TPL Bukan Solusi Bijak

Romein Manalu: Kerusakan Lingkungan Danau Toba Bukti Adanya Kekerasan terhadap Alam

Mendesak Dilakukan Sidang Rakyat Terkait PT TPL

Komisi XIII DPR Bentuk TGPF Sebaiknya Libatkan Tokoh Agama dan LSM

Terkait Dugaan Pelanggaran HAM PT TPL, Bupati Simalungun Tegaskan Silahkan Diselidiki

PT TPL Harus Ditutup