Tutup TPL!

Medan(harianSIB.com)

Memperingati "Hari Tani Nasional", massa dari berbagai organisasi masyarakat adat, petani, mahasiswa, dan pegiat lingkungan "menggeruduk" Gedung DPRD Sumut, menuntut operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera ditutup, karena kehadirannya telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

"Kami mendesak pemerintah dan legislatif segera menghentikan operasional PT TPL yang dinilai telah mencederai hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup di wilayah Tano Batak," teriak pengunjuk rasa seraya membacakan pernyataan sikapnya di hadapan Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi dan anggota Fraksi Hanura Ebenejer Sitorus SE MM, Hj Fatimah dan Gusmiyadi.

Baca Juga:

• Massa Buruh, Mahasiswa dan Masyarakat Adat Cari Wagub ke DPRD Sumut

Pengunjukrasa juga membentangkan sejumlah poster kritis dan simbol-simbol budaya adat Batak seraya mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TPL terhadap masyarakat adat Sihaporas, serta mengecam lambannya negara dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun.

KEKERASAN STRUKTURAL

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi juga mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan PT TPL terhadap masyarakat adat Sihaporas, Kabupaten Simalungun yang terjadi pada Senin, 22 September 2025.

Dalam aksi kekerasan ini, sedikitnya 33 orang dilaporkan terluka, 18 orang di antaranya perempuan, 15 laki-laki. Bahkan, seorang anak penyandang disabilitas turut menjadi korban setelah dipukul di bagian kepala.

"Ini bukan sekadar konflik lahan, tapi bentuk kekerasan struktural yang dilakukan perusahaan dengan dukungan aparat terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan haknya," ujar pengunjuk rasa.

HANCURKAN HUTAN

Menanggapi tuntutan pengunjukrasa, anggota Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus sangat sepakat agar PT TPL ditutup, karena dianggap telah mengeksploitasi hasil alam Tanah Batak dengan berdalih konsesi yang tidak pernah diketahui masyarakat batasnya.

"PT TPL harus ditutup dan dicabut izinnya, karena telah menyengsarakan masyarakat dan perusahaan tersebut sangat luar biasa menghancurkan hutan dan hasil alam Tanah Batak sekaligus menimbulkan penderitaan bagi masyarakat," teriak Ebenejer Sitorus dan disambut tepuk tangan massa pengunjuk rasa.

Sementara itu, Subandi dan Gusmiyadi juga sependapat dengan tuntutan pengunjuk rasa terkait penutupan operasional PT TPL tersebut, sekaligus mendesak manajemen perusahaan segera menghentikan tindakan represif dan Intimidatif terhadap masyarakat adat.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan secara perlahan meninggalkan gedung dewan. Puluhan aparat kepolisian tetap siap siaga melakukan pengawalan secara ketat di depan pintu gedung dewan maupun di dalam gedung dewan.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Jawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD SU Terhadap P-APBD 2025

TAK DITERIMA

Sebelumnya, massa mendatangi kantor Gubernur Sumut. Namun karena tidak ada perwakilan dari pihak Pemprov Sumut yang menerima mereka, massa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Sumut.

Dengan berjalan kaki, menggunakan mobil komando, angkutan kota, dan sepeda motor, massa bergerak menuju DPRD Sumut. Mereka berharap dapat menyampaikan langsung aspirasi kepada Wakil Gubernur Sumut Surya, karena menurut informasi yang diterima massa, Wakil Gubernur sedang berada di gedung DPRD Sumut.

"Karena tidak ada yang menerima kami di sini, ada info Pak Wagub Surya berada di DPRD Sumut Paripurna, maka kami bergeser ke gedung DPRD Sumut," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

Aksi itu dilakukan untuk menyuarakan berbagai persoalan agraria yang selama ini belum mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah daerah. Para petani berharap kehadiran mereka kali ini mendapatkan perhatian dan solusi nyata dari pemerintah provinsi.

DATANGI PRESIDEN

Terkait berbagai permasalahan di sekitar Danau Toba yang melibatkan PT Toba Pulp Lestasi (TPL), Tokoh masyarakat Batak yang bermukim di Jakarta, Jonny Buyung Saragi menyarankan agar persoalan itu disampaikan ke presiden.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini lapisan masyarakat ramai mengkritik PT TPL karena bersinggungan dengan banyak masyarakat petani, misalnya perselisihan dengan warga Sihaporas, Pamatang Sidamanik tentang klaim lahan dan tanaman, ribut masalah rombongan pendeta HKBP yang akan menjalankan tugas pastoral di Balige, Toba dan beberapa masalah lainnya.

Kritik juga kerap dilontarkan karena TPL yang menguasai lahan di kawasan Danau Toba menjadikan hutan tanaman industri dengan produk kayu Eucalyptus, disebut membuat ekosistem rusak dan memicu kekeringan serta banjir.

Pimpinan Sinode HKBP juga mengeluarkan statement untuk penutupan PT TPL.

Saat diminta tanggapan Jonny Buyung, Selasa (23/9), Anggota DPR RI periode 2009-2014 ini menyarankan agar menyuarakan masalah itu ke Jakarta langsung.

"Tidak ada gunanya demo di daerah. Lebih tepat datangi Presiden Prabowo ke istana di Jakarta," katanya.

Sebab menurutnya, bisa saja presiden belum mengetahui permasalahan yang sudah lama terjadi. "Ada ribuan organisasi Batak, masak tidak ada yang berani ke istana. Ayo perjuangkan bersama-sama," katanya memberi pandangan.

Baca Juga:

• Tak Diterima di Kantor Gubernur, Ratusan Petani Sumut Lanjutkan Aksi ke DPRD

Pria yang juga pengusaha di Jakarta ini menilai, lembaga DPRD dan anggota DPR RI asal Sumut juga masih belum gereget memberi perhatian soal permasalahan TPL dengan masyarakat serta imbas kerusakan lingkungan.

"Beberapa tahun lalu masyarakat dari tanah Karo datang ke istana, mereka ditanggapi, bahkan dibangun patung Jokowi di sana," tambahnya.

Sebenarnya dikatakan, bila ada niat dan kekompakan permasalahan itu dapat teratasi. Bila orang orang yang berada dekat kekuasaan memberi perhatian, itu dapat diselesaikan. "Bagi Pak Luhut Panjaitan itu tidak terlalu sulit, keseriusan kita diperlukan," tambahnya.

Dia menilai, untuk kelestarian wilayah Danau Toba serta kerukunan masyarakat dalam bertani, tidak terlalu perlu melaksanakan seminar seminar, namun berjuang nyata bersama-sama organisasi, pimpinan gereja serta DPRD, pusat dan dewan yang ada di wilayah Jabodetabek.

"Dan harapan saya juga ke depan, pilihlah dewan yang memiliki chemistry berjuang, bersedia dengan pakta integritas, bukan dipilih karena sesuatu," harapnya. (**)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis