Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 08 Maret 2026

Pemerintah AS Resmi Shutdown

Redaksi - Rabu, 01 Oktober 2025 14:08 WIB
651 view
Pemerintah AS Resmi Shutdown
Wikimedia Commons-Architect of the Capitol
Gedung putih di Pennsylvania, kediaman resmi dan tempat kerja presiden AS.

Washington(harianSIB.com)

Pemerintah Amerika Serikat resmi shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam waktu setempat.

Dikutip CNN Indonesia, Rabu (1/10/2025), pemungutan suara di Senat berakhir dengan suara 55-45 atau kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan.

Kebuntuan anggaran ini terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Pasalnya, dalam RUU anggaran yang dibahas, subsidi kesehatan ACA ini akan kedaluwarsa.

Partai Republik menolak permintaan Demokrat karena ingin RUU anggaran bersih tanpa tambahan persyaratan.

Baca Juga:
Kebuntuan ini pun semakin diperkeruh oleh pernyataan Presiden Donald Trump menjelang pemungutan suara. Trump mengancam akan membatalkan program-program dukungan Partai Demokrat serta memecat pegawai-pegawai federal jika pemerintah mengalami shutdown.

"Kami akan memecat banyak orang," ujar Trump kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

PHK ini akan memperburuk sumber daya manusia di Amerika Serikat. Lebih dari 150.000 pegawai federal kehilangan pekerjaannya pekan ini usai menerima pesangon. Puluhan ribu lainnya juga telah dipecat sepanjang tahun ini.

Shutdown pemerintah Amerika Serikat merupakan kondisi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu.

Tahun fiskal 2025 AS berakhir pada 30 September tengah malam. Jika tidak ada mufakat, pemerintah tak punya dana legal untuk membiayai operasional.

Dampak dari shutdown di antaranya yakni penutupan sebagian kantor layanan publik hingga penutupan museum dan taman nasional. Pegawai federal non-esensial juga akan dirumahkan tanpa digaji.

Pegawai esensial seperti polisi, militer, staf rumah sakit tetap akan bekerja, namun dengan gaji yang terancam mogok. (*)

Editor
: Wilfred Manullang
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Jumlah Wisatawan Indonesia Berkunjung ke Malaysia Meningkat
VM 2026, Kementerian Pelancongan, Seni & Budaya Undang Bloger Global
Respon Cepat Keluhan Masyarakat, BPBD Humbahas Tangani Longsor di Desa Parbotihan
Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Kapolres Tanjungbalai: Polri Wajib Tanamkan Nilai Pancasila
Petani Silimakuta Semangat Produksi, Harga Cabai Tembus Rp 85 Ribu
PT TPL dan Gapoktan Bukit Mas Hentikan Kegiatan Menunggu Keputusan Kementerian LHK
komentar
beritaTerbaru