Seribuan Masyarakat “Aliansi Masyarakat Bersatu” Dukung TPL

Menurut Maju, gereja harus menjadi ruang kebenaran, keadilan dan kasih bukan karena politik internal atau kepentingan pribadi. Kemudian hentikan penghakiman terhadap pendeta yang sejalan karena setiap pendeta dalam HKBP memiliki hak theologis dan kebebasan pastoral selama tetap dalam koridor ajaran HKBP.

"Ephorus adalah amanah yang bersifat temporer dan harus dipertanggungjawabkan kepada jemaat dan Tuhan. Kami juga memohon kepada Pemerintah Daerah dan Pusat agar menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini di lapisan masyarakat," ungkapnya.

Maju juga memohon kepada Ephorus supaya menghentikan politik adu domba kepada masyarakat. "Keberadaan perusahaan dan investor sangat berguna untuk menambah dan memperbaiki perekonomian masyarakat," jelasnya.

Maju juga mengatakan, keberadaan lahan TPL saat ini adalah bukan milik TPL dan izinnya dari Kementerian Kehutanan.

"Jadi TPL tidak ada merampas lahan masyarakat. Kehadiran TPL sifatnya hanya meminjam lahan dari Kementerian Kehutanan. TPL tidak ada merampas lahan masyarakat. TPL mempunyai izin usaha pemanfaatan kayu dari Kementerian Kehutanan. Dan hutan itu harus dijaga oleh TPL. Kalau ada TPL merusak lingkungan, mari kita cek datanya," tuturnya.

Maju juga menegaskan, TPL tidak ada merusak lingkungan. Silahkan dikroscek ke lapangan. TPL itu hanya meminjam lahan dari Kementerian Kehutanan. TPL memiliki izin konsesi untuk mengelola lahan dari Kementerian Kehutanan.

Ephorus Kembali Serukan Penutupan TPL

Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Unjuk Rasa ke DPRD SU, Desak Tutup PT TPL Sekarang Juga!

Konflik PT TPL Dibawa ke Pansus Agraria

Polsek Lubukpakam Diduga Tidak Berikan STPL Bagi Pelapor, BPKB dan STNK Masih Diamankan

TPL Siap Duduk Bersama dan Bermitra dengan Masyarakat Tanpa Pihak Ketiga

Ratusan Warga Gelar Aksi Desak Penutupan PT TPL di Mapolda Sumut