Redenominasi Rupiah Rp1000 Jadi Rp1 Belum akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah atau pemangkasan tiga digit nol belum akan terealisasi dalam waktu dekat, termasuk pada tahun 2026.

Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter, meskipun pemerintah telah memasukkan rencana penyusunan dasar hukumnya dalam strategi jangka menengah.

"Itu kebijakan bank sentral. Nanti mereka yang akan menerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi bukan sekarang, bukan tahun depan. Saya tidak tahu pastinya, karena itu bukan wewenang Kemenkeu, melainkan bank sentral," ujar Purbaya, saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Selasa (11/11/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, disebutkan bahwa target Kementerian Keuangan hanya sebatas menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau RUU Redenominasi.

Baca Juga:

• Rayakan HUT ke-14 Partai Nasdem, DPW Sumut Bagikan 1.000 Paket Sembako

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," demikian tertulis dalam PMK 70/2025.

Dalam beleid tersebut juga disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjadi penanggung jawab penyusunan RUU Redenominasi, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Sementara itu, Bank Indonesia memastikan proses pembahasan landasan hukum untuk penyederhanaan mata uang rupiah akan dimulai melalui RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Ramdan menambahkan, BI bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan terkait proses redenominasi tersebut. Ia menegaskan, implementasinya akan mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, termasuk aspek hukum, logistik dan teknologi informasi.

"Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung," ujarnya.

Baca Juga:

• Rayakan HUT ke-14, Partai NasDem Deliserdang Bagikan 500 Karung Beras

Sebagai informasi, redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan mata uang tanpa mengubah nilai tukar maupun daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.

BI menilai, langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. (*)

Rayakan HUT ke-14 Partai Nasdem, DPW Sumut Bagikan 1.000 Paket Sembako

Rayakan HUT ke-14, Partai NasDem Deliserdang Bagikan 500 Karung Beras

Perayaan HUT Partai Nasdem ke-14 di Simalungun Berlangsung meriah

Manaek Hutasoit Desak Koperasi Merah Putih "Kembangkan Sayap" Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Harga Ubi Kayu Masih Dibawah Penetapan Pemerintah

IAS Support Kualanamu Beri 70 Paket Belajar dan Bangun Ruang Bermain SLB Deliserdang