Kapolri Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Lebih Baik Saya Jadi Petani

Listyo menegaskan penolakannya bukan didasarkan pada kepentingan jabatan pribadi. Ia bahkan menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri, atau menjadi petani, dibandingkan harus melihat Polri berada di bawah kementerian.

"Kalau pilihannya Polri tetap di bawah Presiden atau Polri di bawah Presiden tapi ada Menteri Kepolisian, saya lebih baik Kapolrinya dicopot saja," tegasnya.

Menurut Listyo, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi Polri, negara dan Presiden. Ia menilai, keberadaan "matahari kembar" dalam struktur komando akan menghambat efektivitas dan independensi Polri.

Listyo juga menegaskan, secara konstitusional, Polri memang ditempatkan di bawah Presiden. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, serta ketentuan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Ia menambahkan, pascareformasi 1998, Polri telah berpisah dari TNI dan memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, serta mekanisme kerja menuju civilian police. Doktrin Polri, lanjutnya, adalah to serve and protect dengan prinsip Tata Tentrem Kerta Raharja, yang berbeda dengan doktrin militer.

"Dengan kondisi yang ada, posisi Polri akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini, berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia," pungkas Listyo. (*)

Dua Mantan Kapolrestabes Medan Jabat Kadiv Humas Polri dan Kapolda Sumsel

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda dan Wakapolda, Ini Daftar Lengkapnya

Wakapolri Beri Bantuan Seragam Sekolah Pasca Bencana di Tapteng

Kapolri Rotasi Tujuh Wakapolda, Ini Deretan Perwira Tinggi yang Dipercaya

PJU Polda Sumut dan Kapores Jajaran Dimutasi, Brigjen Pol Rony Samtana Jadi Wakapolda Sumsel

Polres Tanjungbalai Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2025, Pastikan Keamanan Nataru