Kapolri Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Lebih Baik Saya Jadi Petani

Jakarta(harianSIB.com)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana penempatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian khusus. Sikap tersebut disampaikan Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Listyo menegaskan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia seperti saat ini merupakan bentuk paling ideal agar institusi kepolisian dapat menjalankan tugas secara optimal.

Menurutnya, hubungan langsung dengan Presiden memungkinkan Polri bergerak cepat dan efektif dalam memberikan pelayanan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan kepada masyarakat.

"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian menimbulkan potensi matahari kembar," ujar Listyo di hadapan anggota dewan, seperti dilansir Liputan6.com.

Baca Juga:

• Dua Mantan Kapolrestabes Medan Jabat Kadiv Humas Polri dan Kapolda Sumsel

Ia mengungkapkan, wacana pembentukan Kementerian Kepolisian sempat disampaikan langsung kepadanya, termasuk tawaran jabatan sebagai Menteri Kepolisian. Namun, Listyo menolak keras tawaran tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip kelembagaan Polri.

"Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp, 'mau tidak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'," ungkapnya.

Listyo menegaskan penolakannya bukan didasarkan pada kepentingan jabatan pribadi. Ia bahkan menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri, atau menjadi petani, dibandingkan harus melihat Polri berada di bawah kementerian.

"Kalau pilihannya Polri tetap di bawah Presiden atau Polri di bawah Presiden tapi ada Menteri Kepolisian, saya lebih baik Kapolrinya dicopot saja," tegasnya.

Menurut Listyo, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi Polri, negara dan Presiden. Ia menilai, keberadaan "matahari kembar" dalam struktur komando akan menghambat efektivitas dan independensi Polri.

Listyo juga menegaskan, secara konstitusional, Polri memang ditempatkan di bawah Presiden. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, serta ketentuan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Ia menambahkan, pascareformasi 1998, Polri telah berpisah dari TNI dan memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, serta mekanisme kerja menuju civilian police. Doktrin Polri, lanjutnya, adalah to serve and protect dengan prinsip Tata Tentrem Kerta Raharja, yang berbeda dengan doktrin militer.

"Dengan kondisi yang ada, posisi Polri akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini, berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia," pungkas Listyo. (*)

Dua Mantan Kapolrestabes Medan Jabat Kadiv Humas Polri dan Kapolda Sumsel

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda dan Wakapolda, Ini Daftar Lengkapnya

Wakapolri Beri Bantuan Seragam Sekolah Pasca Bencana di Tapteng

Kapolri Rotasi Tujuh Wakapolda, Ini Deretan Perwira Tinggi yang Dipercaya

PJU Polda Sumut dan Kapores Jajaran Dimutasi, Brigjen Pol Rony Samtana Jadi Wakapolda Sumsel

Polres Tanjungbalai Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2025, Pastikan Keamanan Nataru