Medan (SIB)- Kalangan anggota DPR RI di Komisi XI (antara lain bidang keuangan dan perbankan) meminta pemerintah, dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan agar segera menghapus secara total (memutihkan) kredit-kredit warga petani daerah Karo yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung selama ini. Jumlah kredit tertunggak akibat bencana alam (post majure) itu mencapai Rp71.663 miliar dari 2.288 debitur (pemegang rekening).
Anggota DPR RI asal Sumut, di Komisi XI DPR RI Dr Ir Nurdin Tampubolon MSc menyatakan pihaknya secara resmi akan menyampaikan dan membahas secara resmi agenda pengapusan atau pemutihan kredit petani Karo korban erupsi Sinabung tersebut, dalam rapat komisi di Komisi XI DPR RI dalam waktu dekat ini. Selain untuk memperoleh kepastian dan mengetahui kesiapan pemerintah (OJK/perbankan), juga untuk mendorong percepatan realisasi tersebut kepada para petani.
"Kerugian dan kendala para petani Karo itu sudah terbilang atau ter-status akibat bencana alam (post mejure). Itu berarti risiko atau kerugiannya harus ditangani pemerintah dan semua kredit itu harusnya dihapus total, bukan cuma dihapus bunganya saja. Ini akan kami bahas dan proses resmi di Rapat Komisi XI DPR RI," papar Nurdin Tampubolon kepada pers di Medan, Selasa petang (18/2/2014).
Dia mengutarakan itu dalam rapat kerja dan diskusi Komisi XI DPR RI dengan jajaran keuangan (OJK) dan perbankan (BI) Sumut, di aula Bank Indonesia (BI) Jalan Balai kota Medan. Acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dr Hary Azhar Azis MA dan Kepala kantor Wilayah IX BI Sumut/Aceh Hari Utomo itu juga dihadiri Kepala OJK Regional 5 Sumatera Ahmad Fauzi, Asisten Ekbang Pemprop Sumut Ir Sabrina, CEO BNI Wilayah I Medan Johnny Tampubolon, Kepala Divisi Regional Bulog Sumut Fasika Chaerul Zaman, Kabid Pemasaran Dalam Negeri Dinas Perdagangan Sumut Rauly Tambunan, pimpinan perbankan swasta maupun pemerintah (BUMN-BUMD), dan sejumlah pejabat yang mewakili Pemrop SU dan Pemko Medan.
Secara khusus, Kepala OJK Regional 5 Sumatera Ahmad Fauzi menyebutkan, para debitur atau yang menjadi korban erupsi Sinabung itu terdapat di empat kecamatan dengan jumlah kredit disalurkan sebanyak Rp 71,663 miliar, atau 2.288 rekening debitur. Dia merinci, dari Rp 71 miliar itu terdapat 2.118 rekening dengan jumlah kredit Rp 69,274 miliar dari bank umum dan 170 rekening dengan nilai kredit Rp 2,389 miliar dari bank-bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat).
"Jumlah kredit yang disalurkan di 4 kecamatan wilayah sekitar Gunung Sinabung ini memang berpotensi bermasalah. Ini yang sedang diperoses penanganannya," ujar Fauzi usai memaparkan kondisi debitur pasca erupsi Sinabung, khususnya di empat kecamatan itu (Kecamatan. Payung, Namanteran, Simpang Empat dan Tiga Nderket).
Pihak OJK, seperti disebutkan Deputy Komisioner Bidang Perbankan OJK Pusat Irwan Lubis, pihak perbankan BUMN telah mengajukan permohonan hapus tagih (pemutihan) kredit-kredit para debitur korban erupsi Gunung Sinabung, sama seperti yang diperlakukan kepada para debitur korban erupsi Gunung Merapi pada 2010 lalu.
"Kredit-kredit pada debitur korban erupsi Gunung Merapi itu dihapuskan secara total, baik hutang pokoknya, maupun bunganya," katanya memberi bandingan terhadap potensi kredit para debitur korban Sinabung.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Hary Azhar Azis menegaskan Bank Indonesia juga harus melakukan restrukturisasi kembali terhadap debitur untuk dihapus tagih atau kebijakan lainnya guna meringankan beban warga petani setempat. Ini perlu dilakukan karena perekonomian di sektor pertanian di 4 kecamatan tersebut (Payung, Namanteran, Simpang Empat dan Tiga Nderket) telah lumpuh total sehiingga warganya harus direlokasi.
"Kredit mereka (para petani Karo korban Sinabung) perlu dihapus buku dan hapus tagih mulai dari pokok pinjaman hingga bunganya, termasuk pembayaran bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Misalnya dalam tempo 2 atau 3 tahun menunggu para petani bangkit kembali untuk memulai hasil usahanya," ujar Hary, didampingi Nurdin Tampubolon.
Mereka juga mengungkapkan, infrastruktur di Tanah Karo sangat memprihatinkan akibat erupsi dan hubungan antar desa belum begitu baik, karena itu infrastruktur di sana perlu dibangun kembali. Lahan-lahan kosong dapat dimanfaatkan para petani agar mereka dapat kembali berusaha untuk bisa berproduksi kembali. Mengenai lahan-lahan kosong, sebut Nurdin, hendaknya bisa diusahakan kembali, artinya bisa ditanam misalnya dengan cabe merah, bawang merah dan tanaman holtikultura lainnya. Untuk bisa berkembang, perbankan harus bisa mendukung usaha ini dengan memberikan kredit sehingga propinsi Sumut bisa menjadi eksportir cabe dan bawang merah untuk propinsi lainnya di Indonesia.
"Daerah Karo ini sangat terkenal dengan sektor pertaniannya yang khas. Sebenarnya. pertanian Karo ini bisa mendorong Sumut menjadi eksportir atau produsen cabe dan bawang terbesar di Indonesia," ujar Nurdin sembari berharap kepala daerah di Karo ini benar-benar memberi perhatian kepada usaha-usaha mulai dari usaha kecil, menengah lainnya di lingkungan desa-desa agar ditingkatkan pasca panennya.
Lalu, Hari Utomo, Kepala Kantor Wilayah IX BI Sumut/Aceh antara lain mengatakan, bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana Gunung Sinabung. Khusus bagi bank syariah berlaku juga seperti ini dengan prinsip syariah, keputusan ini terhitung 20 Januari 2014.
(A3/A5/h)
