Pimpinan MPR: Rakyat Masih Pilih Pemimpin Berdasarkan Duit

 Jakarta (SIB)-  Para pemilih di Indonesia belum menentukan pemimpin berdasarkan karakter dan ideologi orang tersebut, melainkan dari berapa uang yang mereka tawarkan. Inilah yang menyebabkan dana Pemilu semakin mahal.

Hal ini diungkapkan dalam diskusi Dialog Empat Pilar MPR bertema "Akuntabilitas Dana Pemilu" di Ruang Presentasi MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/3/2014). Pembicara dalam diskusi ini adalah Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat, anggota Tim Sosialisasi Kerja MPR Arif Budimanta, serta peneliti FITRA Ucok Kay Khadafi.

"Pemilu di Indonesia identik dengan barang mewah. Semua butuh uang banyak. Ini bisa menggerakkan ekonomi. Perputaran uang di daerah bisa menggerakan roda ekonomi sampai setahun ke depan," kata Martin yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI ini.

Namun Pemilu yang mahal juga bisa berakibat buruk pada pemilihan pemimpin. Publik jadi dibutakan oleh uang, bukan memilih berdasarkan kualitas seseorang.

"Karakter, integritas, dan intelektualitas yang tinggi, itu bukan ukuran yang pertama. Mungkin ketiga atau keempat. Ukurannya berapa kemampuan uangnya. Ada juga kekerabatan. Itu realitasnya," tambah Martin.

FITRA juga melihat bahwa saat ini uang masih jadi modal penting bagi mereka yang maju dalam Pemilu. Ideologi partai maupun calon belum menjadi pertimbangan pemilih.

"Bagi masyarakat kita bukan ideologi atau ketokohan yang bisa mendulang suara. Tetap uang," kata Ucok.


Kenapa Masyarakat Tetap mengukur Pemimpin berdasarkan Kekayaannya?

Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 11 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.