Apindo Sumut Tak Percaya PLN Akhiri Krisis Listrik

Medan (SIB)-  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara tak percaya PLN bisa mengakhiri  krisis listrik di Sumut yang sudah terjadi sejak 2005. “Saya tidak begitu saja percaya dengan janji-janji PLN, akhir tahun lalu mereka juga menyatakan hal yang sama, bahkan menteri BUMN juga menyatakan akan mengakhiri  krisis listrik, namun pada kenyataannya hingga sekarang Sumut masih krisis listrik,” kata Sekretaris Apindo Sumut  Laksamana Adiyaksa, kepada SIB, Senin (10/3/2014).

“Jika krisis listrik berakhir, maka itu harus menjadi jaminan jangka panjang hingga 5-6 tahun ke depan, jangan nanti bulan 4 listrik bagus, bulan 8 mati-mati lagi, disertai juga jaminan pembangkit listrik yang beroperasi dan tidak menyewa genset yang sifatnya temporer,” katanya.

Menurutnya, krisis listrik yang berkepanjangan sebagai ancaman bagi para pengusaha dan tidak seimbangnya pertumbuhan pasokan dengan beban listrik juga menjadi  ancaman krisis, pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat dengan pertumbuhan per tahun yang mencapai sekitar sembilan persen menjadi ancaman perekonomian di Sumut.

Ketua Umum  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia  (HIPMI ) Sumut Firsal Ferial Mutyara mengatakan, PLN harus realitas kalau memberi janji kepada masyarakat, meskipun PLN sudah mengoperasikan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 30 megawatt di Kualanamu dan  pembangkit PLTU Labuhan Angin juga mulai beroperasi, tetap saja PLN masih defisit listrik.

“Karenanya PLN membangun  harus mencari investor untuk membangun pembangkit listrik yang baru, yang bekerjasama  dengan pemerintah daerah dan provinsi, serta membangun infrastruktur yang baik di daerah sebagai jembatan pembangkit listrik,” ujar Firsal.

Ditambahkannya, para pengusaha sangat terganggu jika listrik padam, meskipun demikian tetap berharap agar pernyataan PLN terealisasi.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI)  Sumut Tomi Wistan, dengan pertumbuhan perekonomian yang lambat dan kerusakan barang akibat listrik padam, itu sangat merugikan pelaku usaha.

“Mengingat suku bunga naik, modal yang dikeluarkan banyak  maka lapangan pekerjaan semakin sedikit dan masyarakat dirugikan serta banyak pengusaha bangkrut, lama kelamaan untuk menghindari produksi yang tidak maksimal para pengusaha dan investor bisa mangkir atau keluar dari Sumut,” katanya.

Harapannya, Pemerintah  harus intensif  melakukan tekanan kontrol kepada PLN sehingga mereka menepati janji. “Kita lihat saja apa benar akhir Maret krisis listrik di Sumut berakhir, kalau tidak juga, pemerintah provinsi harus melakukan langkah-langkah konkrit,” kata Tomi yang  juga Wakil Ketua Umum Kadin Sumut Bidang Infrastruktur dan Properti.

(DIK4/d)

Simak juga berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 11 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.