Akademisi dan Guru Besar Hukum Ajukan Amicus Curiae di Perkara Maladministrasi PPPK Langkat

Medan (harianSIB.com)
Sejumlah akademisi hingga guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara (Sumut) mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Kamis (12/9/2024).

Pengajuan amicus curiae itu dilakukan atas dasar keprihatinan mereka terhadap 103 guru honorer Langkat yang dinyatakan tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Seleksi PPPK itu pun diduga kuat telah terjadi adanya kecurangan dan maladministrasi. Para guru honorer bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melayangkan gugatan ke PTUN Medan.

Adapun para akademisi dan guru besar yang mengajukan amicus curiae tersebut di antaranya, yakni Guru Besar Hukum Universitas Dharmawangsa (Undhar) Prof. Kusbianto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Prof. Faisal.

Kemudian, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Agusmidah, Dosen Program Doktor Ilmu Hukum/S3 UMSU dan Founder Ethics of Care Farid Wajdi, Dekan Fakultas Hukum Undhar Azmiati Zuliah.

Selanjutnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) M. Citra Ramadhan, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Panca Sarjana Putra, dan Kaprodi Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Pancabudi (Unpab) Medan T. Riza Zarzani.

Pengajuan dan penyerahan amicus curiae itu pun dipimipin langsung oleh Kusbianto. Setelah penyerahan itu, Kusbianto mengatakan kedatangannya ke PTUN Medan bersama akademisi lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap para guru-guru honorer.

"Kami datang ke PTUN Medan ini adalah sebagai rasa ikut untuk mendukung atau memberikan support atas gugatan dari para guru honorer di daerah Kabupaten Langkat yang sekarang sedang diperiksa gugatannya oleh Majelis Hakim PTUN," jelasnya kepada wartawan.

Pemerhati hukum Sumut itu juga mengatakan bahwa dirinya bersama akademisi lainnya telah menyampaikan pandangan ke PTUN Medan terkait perkara gugatan yang tengah bergulir ini.

"Kami menyampaikan pendapat dan juga beberapa pandangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa dari guru-guru honorer di Kabupaten Langkat yang dinyatakan tidak lulus sebagai guru PPPK, (yaitu) ada 103 guru," ucap Kusbianto.

Selain itu, dikatakannya, kedatangannya bersama akademisi itu juga berangkat dari keresahan dan kondisi yang memprihatinkan terhadap perkara gugatan ini.

"Tentu kami mendengar dan juga memperhatikan jalannya proses persidangan, mereka ini berjuang melalui proses pengadilan karena sudah banyak ditempuh jalur-jalur di luar pengadilan, itu kelihatannya responsnya kurang cepat dan kurang dapat tanggapan yang tegas," kata Kusbianto.

Sehingga, lanjut Kusbianto, ini menjadi satu keresahan yang membuat pihaknya sangat terpanggil untuk memberikan pendapat serta pandangan agar Majelis Hakim melihat perkara ini secara objektif dan adil.

"Sehingga mereka ini memperoleh putusan yang bisa benar-benar menemukan keadilan bagi para guru-guru yang nasibnya sangat memprihatinkan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Kusbianto pun berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan amicus curiae yang telah diajukan tersebut dan mengabulkan segala permohonan para guru-guru honorer selaku penggugat.

"Harapan kami dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Sumut, baik negeri maupun swasta itu kiranya pengadilan dapat mengabulkan segala apa yang ada dalam fakta-fakta persidangan yang didukung dengan teori-teori dan juga Undang-Undang (UU) serta pendapat yang hasilnya akan menjadi suatu keputusan yang adil dan benar-benar memperhatikan nasib ataupun perjuangan dari para penggugat," harapnya.

Dia pun yakin Hakim PTUN Medan akan memutuskan perkara ini dengan arif dan bijaksana, sehingga menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan.

"Kami yakin bahwa Hakim sebagai pemelihara keadilan proses hukum akan mengambil putusan yang adil bagi para pihak yang ingin mendapatkan keadilan," sebut Kusbianto. (*)