PT Maja Agung Latexindo Berstatus PKPU Sementara di Pengadilan Niaga Medan

Medan (harianSIB.com)

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, resmi menetapkan PT Maja Agung Latexindo dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.

"Benar, majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Medan pada putusannya menyatakan PT Maja Agung Latexindo dalam PKPU sementara," kata Juru Bicara PN Medan Soniady Drajat Sadarisman ketika dihubungi dari Medan, Sabtu (30/11/2024).

Pihaknya mengatakan, berdasarkan putusan PKPU sementara tersebut, PT Maja Agung Latexindo diberi waktu selama 45 hari dari sejak tanggal putusan sampai tanggal 9 Januari 2025.

"Sebelum 45 hari tersebut diadakan yang namanya rapat kreditur yang jadwalnya dibuat pengurus dan diumumkan dalam dua koran nasional dan dalam rapat tersebut dibahas mengenai pendaftaran tagihan dari kreditur, pencocokan tagihan dan proposal perdamaian," ujar dia.

Putusan PKPU sementara itu, lanjut dia, dibacakan pada Senin (25/11/2024), dengan nomor perkara: 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn.

"Agenda berikutnya adalah rapat permusyawaratan majelis hakim, pada tanggal 9 Januari 2025 mendatang," kata Soniady.

Putusan PKPU sementara terhadap PT Maja Agung Latexindo itu juga disampaikan oleh Hadi Yanto, SH, MH, CLA merupakan kuasa hukum para kreditur selaku pemohon PKPU.

Hadi mengatakan, dalam amar putusan, Hakim Ketua Sarma Siregar mengabulkan permohonan PKPU sementara terhadap PT Maja Agung Latexindo.

"Amar putusan majelis hakim yakni menetapkan PT Maja Agung Latexindo dalam keadaan PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sejak putusan ditetapkan," sebut dia.

Kemudian, kata Hadi, majelis hakim dalam putusan PKPU sementara itu menunjuk Khairulludin selaku Hakim Pengadilan Niaga pada PN Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi jalannya proses PKPU.

"Menunjuk dan mengangkat Mangatur Ruhut Banuara Sianipar dan Zulpahmi Harahap sebagai Tim Pengurus untuk menjalankan proses PKPU," sebut Hadi.

Tim Pengurus ini, kata Hadi, akan bertugas menerima, memverifikasi, dan mencocokkan tagihan dari para kreditur serta mengadakan rapat-rapat kreditur dalam kerangka PKPU.