IKAPI Sumut: Eksistensi Penerbit dan Para Penulis Buku di Sumut Terancam

Medan (SIB)- Anggota Komisi E DPRD Sumut Reiki Nelson Barus  meminta Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia) khususnya yang berada di Sumut untuk lebih meningkatkan kualitas produksi buku-buku terbitannya, termasuk kualitas isi dan fisik buku, guna menghindari terancam "mati surinya" penerbit buku di daerah ini.
"Ikapi harus meningkatkan kualitas produksi bukunya, sebab itu yang  menjadi pilihan konsumen dalam membeli buku.  Ikapi juga harus introspeksi diri, sebab banyak faktor yang menyebabkan buku terbitan Sumut kalah bersaing, salah satunya juga pemasaran," ujar Reki Nelson Barus kepada wartawan, Selasa (31/10) seusai menggelar rapat dengar pendapat dengan Ikapi menanggapi terancam "mati suri" atau gulung tikar para penerbit buku di Sumut.

Berkaitan dengan itu,  pihaknya meminta Ikapi untuk bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu agar dalam APBD TA 2018 mendatang dialokasikan anggaran lebih besar  untuk penerbitan-penerbitan lokal. Dalam hal ini, Komisi E siap membantu untuk menggolkannya di APBD 2018.

Namun, tambah anggota Komisi E HM Nezar Djoely, untuk menentukan agar buku muatan lokal dari Ikapi Sumut digunakan di sekolah SMA/SMK dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah,  perlu ada tim penilai buku muatan lokal itu untuk menentukan apakah layak atau tidak digunakan.

"Dalam Ranperda Pendidikan yang sedang dibahas lembaga legislatif juga sudah dimuat untuk penggunaan buku muatan lokal di sekolah. Ini menjadi kabar baik bagi Ikapi Sumut, sebab Ranperda Pendidikan ini sangat menguntungkan bagi Ikapi," sambung  Nezar Djoeli.

Mati Suri
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sumut yang dipimpin Sekretaris Komisi E Ahmadan Harahap, Ketua Ikapi  Sumut Doni Irfan Alfian menyampaikan keluhannya, bahwa para penerbit di Sumut terancam gulung tikar atau "mati suri" dikarenakan buku muatan lokal yang beredar di Sumut justru datangnya dari luar daerah ini.

"Kondisi ini juga menyebabkan para penerbit menjadi mati suri," kata  Doni Irfan Alfian seraya mengakui banyak masalah yang mengancam eksistensi  atau kelangsungan penerbit Sumut, termasuk soal kualitas dan pemasaran. Tetapi ada juga kualitasnya bagus, namun karena tidak adanya anggaran, sehingga terbentur pemasarannya," ungkapnya.

Untuk itu, Ikapi Sumut meminta Komisi E DPRDSU dapat menjembatani permasalahan tersebut kepada Gubsu untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) mengenai kelayakan pakai terhadap buku-buku pelajaran muatan lokal yang ditulis para penulis dari Sumut dan juga diterbitkan  para penerbit daerah ini.

"Kami minta DPRD Sumut memberi rekomendasi kepada Dinas Pendidikan untuk membuat anggaran pengadaan buku pelajaran muatan lokal untuk siswa SMA/SMK," tuturnya sembari meminta dewan merekomendasikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk mengadakan anggaran pengadaan buku pengayaan muatan lokal untuk diberikan kepada perpustakaan sekolah di wilayah Sumut.

"Buku-buku pengayaan tersebut ditulis  para penulis dari Sumut dan diterbitkan oleh para penerbit yang menjadi anggota Ikapi. Maka besar harapan Ikapi agar buku-buku yang diterbitkan oleh kalangan penerbit di daerah ini dapat direkomendasikan untuk digunakan di sekolah-sekolah," ujarnya.(A03/c).