Mabes Polri Bantah Mark Up Pengadaan Gas Air Mata

Jakarta (harianSIB.com)

Mabes Polri membantah telah terjadi mark up pengadaan gas air mata. Polri mengaku seluruh proses pengadaan oleh Korps Bhayangkara termasuk gas air mata telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Polri dalam setiap proses kegiatan dilakukan dengan mengacu pada perundang-undangan dan aturan yang berlaku," ujar Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (3/9/2024).

Trunoyudo Wisnu Andiko mengaku mengapresiasi langkah pelaporan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut. Ia menilai pelaporan itu sebagai bentuk kritik dan masukan terhadap kinerja Polri.

Ia menambahkan proses pengadaan gas air mata juga terlebih dahulu melewati proses perencanaan kebutuhan, pemeriksaan, pengawasan, hingga audit.

Truno bahkan menyebut proses audit itu dilakukan oleh sejumlah pihak baik dari internal kepolisian maupun pihak eksternal sebagai pengawas.

Di sisi lain, ia menyebut proses pengalokasian gas air mata juga dilakukan dengan seefisien mungkin di setiap wilayah.

"Yang bertujuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta tugas fungsi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002," pungkasnya.

Sebelumnya KPK mengaku bakal melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan korupsi penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan gas air mata di institusi kepolisian.

Laporan dimaksud dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian ke KPK pada Senin, 2 September 2024.

"Bila ada pelaporan/pengaduan yang masuk maka akan dilakukan verifikasi. Dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpulan info," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (3/9).

Apabila dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, Tessa mengatakan KPK akan memproses lebih lanjut ke tahap penyelidikan.

"Dan bila belum layak, akan diminta pelapor untuk melengkapi lagi kekurangannya," kata dia.

Terdapat dua proyek pengadaan gas air mata yang menjadi objek dari laporan yakni pengadaan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Berikut Pengiriman APBN TA 2022 dengan nilai proyek sebesar Rp49.860.450.000 dan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Program APBN SLOG Polri TA 2023 dengan nilai proyek sebesar Rp49.920.000.000.

Berdasarkan hasil analisis koalisi, terdapat sejumlah temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang patut ditindaklanjuti oleh KPK. Pertama, dugaan persengkongkolan tender dengan mengarahkan pada merek tertentu.

Koalisi menduga kuat pihak yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dua proyek pengadaan tersebut menyusun spesifikasi teknis yang mengarahkan pada produk spesifik hanya dapat disuplai oleh satu perusahaan peserta tender saja yakni PT TMDC.

Adapun produk Pepper Projectile Launcher yang dimaksud adalah Byrna. Dalam pemantauan koalisi, tidak ada perusahaan lain yang mendistribusikan senjata model tersebut di Indonesia selain PT TMDC.

Kedua, dugaan pemilik perusahaan pemenang tender merupakan anggota kepolisian atau setidak-tidaknya memiliki relasi dengan anggota kepolisian. Dalam dokumen akta perusahaan diketahui PT TMDC dimiliki oleh pria berinisial SL selaku Direktur. (*)