Predator Berkedok Guru: Siswi di Lombok Diperkosa Sejak SD hingga SMA dengan Ancaman Video

Lombok Barat(harianSIB.com)

Dunia pendidikan di Lombok Barat kembali tercoreng oleh ulah seorang oknum guru berinisial LS. Pendidik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu SD di Kecamatan Sekotong ini diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap muridnya sendiri selama hampir enam tahun, menggunakan ancaman video intim untuk melanggengkan aksi bejatnya.

Kisah kelam ini terungkap setelah korban, yang kini telah duduk di bangku SMA, memberanikan diri untuk melapor. Menurut pengakuannya, teror seksual ini dimulai saat ia masih kelas 6 SD. LS merekam aksi persetubuhan mereka dan menggunakan video tersebut sebagai senjata untuk memaksanya menuruti nafsu bejatnya berulang kali.

"Dari pengakuan korban, kejadian sudah dimulai sejak kelas enam SD. Terakhir, pelaku melakukan aksi serupa awal bulan ini," ungkap AKP Lalu Eka Mardiwinata dari Polres Lombok Barat, Selasa (22/7/2025).

Aksi terakhir pelaku tercatat terjadi pada 5 Juli 2025 di dekat kediaman korban. Dengan modal ancaman video lama, LS kembali memaksa korban melayaninya. Ironisnya, sebagian besar tindakan asusila selama bertahun-tahun itu justru terjadi di ruang guru, sebuah tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi para siswa.

Kontroversi
Pihak Polres Lombok Barat telah bergerak cepat dengan memeriksa enam orang saksi, termasuk keluarga korban, perangkat desa, serta perwakilan dari dinas pendidikan. Meskipun LS dilaporkan telah mengakui keberadaan video ancaman tersebut, ia hingga kini belum ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menyatakan masih menunggu proses gelar perkara untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan.

Namun, yang lebih memicu kontroversi adalah rencana penerapan pasal. Kepolisian berencana menjerat LS dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12/2022, bukan dengan UU Perlindungan Anak. Alasan yang digunakan adalah karena saat ini korban sudah dianggap dewasa.

Langkah ini menuai kritik tajam dari pakar hukum. "Hukum pidana harus melihat usia korban saat tindak kejahatan terjadi, bukan saat pemeriksaan. Sebagian besar kejahatan ini terjadi saat korban masih di bawah umur. Jika ini diabaikan, maka ini adalah sebuah kekeliruan yuridis yang serius," ujar seorang praktisi hukum menanggapi kasus ini.