Bahas Dugaan Pungli Jaga Desa, Komisi III DPR Sentil Kajari Samosir

"Kejaksaan (menyampaikan) tidak punya anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga pihak kejaksaan meminta seluruh kepala desa itu mengumpulkan uang untuk memfasilitasi agar berjalan kegiatan ini," terang Edward.

Edward kemudian menayangkan cuplikan video saat salah satu kepala desa dipanggil pihak Kejari Samosir. Salah satunya adalah Victor Sinaga yang juga Ketua APDESI dari Kecamatan Harian. Bukan hanya sekali, pertemuan perwakilan kades dengan pihak Kejari Samosir berlangsung setidaknya sampai empat kali.

Saat pertemuan itu, lanjut Edward, Victor Sinaga menyampaikan bahwa banyak kepala desa yang tidak mempunyai anggaran karena adanya efisiensi, bahkan banyak yang belum gajian. Oleh karena itu, dia meminta Kejari Samosir untuk menunda kegiatan sosialisasi dan launching Program Jaga Desa.

Selanjutnya, Edward menampilkan bukti chat salah satu staf di Kejari Samosir yang intinya meminta kepala desa menyiapkan segala kebutuhan acara sesuai dengan daftar yang diberikan oleh staf Kejari Samosir dimaksud.

Terkait aduan itu, Kepala Kejati Sumatera Utara (Kajati Sumut) Harli Siregar menjelaskan bahwa dasar hukum kegiatan sosialisasi dan launching Program Jaga Desa adalah Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023.

Instruksi dimaksud mengenai optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Setujui Kenaikan Anggaran Kejaksaan, Komisi III DPR RI Kunker ke Kejati DKI Jakarta

Anggota Komisi III DPR RI Minta Kapolri Awasi Narkoba Masuk Melalui Selat Malaka

Di Komisi III DPR, KPK Janji Tuntaskan Kasus RJ Lino

Jika Setya Novanto Mundur, Komisi III DPR Dukung Bambang Soesetyo Sebagai Ketua DPR RI

Ketua Komisi III DPRD Tebingtinggi Upayakan Anggaran Perbaikannya Ditampung APBD 2018

Ketua Komisi III DPRD Tebingtinggi Perjuangkan Tanah Perkuburan Muslim Seluas 2.400 Meter