WNI di Malaysia Tak Tahu Ada Pemilu 9 April

Kuala Lumpur (SIB)- Ingar bingar pesta demokrasi lima tahunan di Tanah Air tak dirasakan oleh warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Mereka mengaku tidak mengetahui pada 9 April nanti ada pelaksanaan pemilihan umum legislatif.

Salah seorang warga Indonesia yang menetap di Kuala Lumpur, Dian (28) mengaku tidak tahu bahwa sebentar lagi ada Pemilu. "Saya tidak dengar mau ada pemilu," kata Dian saat ditemui di Kuala Lumpur, Sabtu (29/3/2014).

Dian, yang sudah bekerja hampir empat tahun di salah satu pusat perbelanjaan di Ibu Kota Malaysia itu juga mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari pihak terkait seperti KBRI ataupun KJRI setempat.

"Nggak ada, teman saya yang tinggal sama saya di sini juga tidak tahu. Nggak pernah dikasih tahu, jadi gak tahu soal nyoblos pemilu gitu," ujar Dian yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, ini.

Warga Indonesia lainnya yang bekerja di proyek MRT di pusat Kota Kuala Lumpur juga mengaku tidak tahu ada Pemilu 9 April nanti. "Nggak tahu, belum ada yang ngasih tahu. yang penting kita kerja saja di sini," kata seorang WNI sembari sibuk bekerja mengangkat material-material proyek.

Pemilu parlemen akan digelar pada 9 April mendatang. Namun khusus untuk WNI yang berada di luar negeri, proses pemungutan suara sudah dimulai Ahad (30/3). Untuk WNI yang berada di Malaysia, jadwal untuk mencoblos ditetapkan pada Ahad, 6 April 2014.

Penyelenggaraan Pileg 2014 di luar negeri digelar lebih awal dari tanggal 9 April karena terkait dengan kondisi WNI di negara tersebut. Hal ini mengingat tanggal 9 April merupakan hari kerja yang tidak dapat diliburkan sebagaimana di Tanah Air.

Jumlah WNI pemilih di luar negeri sebanyak 2.003.278 orang. Mereka tersebar di lebih dari 50 negara, terbanyak di Arab Saudi dan Malaysia. Tempat pemungutan suara dilakukan di kantor KBRI ataupun KJRI setempat.

Bawaslu mendapati tingkat partisipasi memilih di Hong Kong pada Minggu (30/3) lalu, hanya sepertiga dari jumlah DPT. Temuan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menyurati KPU.

"Kita sudah memberikan surat ke KPU bahwa ini ada sosialisasi yang terlalu kurang, sehingga masyarakat kita masih banyak yang belum tahu," kata Ketua Bawaslu Muhammad di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Rabu (2/4/2014).

Menurut Muhammad, fakta kurangnya sosialisasi didapati dalam rapat pleno Senin (1/4) malam tadi usai mendengarkan laporan Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak yang meninjau langsung pemungutan suara di Hong Kong.

Namun, jumlah partisipasi memilih tersebut belum final atau seluruhnya, karena pemungutan suara di Hong Kong juga dilakukan dengan metode drop box dan pos yang datanya belum terkumpul.

"Kita belum melihat bagaimana partisipasi melalui drop box dan pos. Kita berharap dua media ini bisa optimal, karena kalau melalui kunjungan ke TPS itu, kami sudah punya datanya di Hong Kong tidak sepertiga dari DPT," ujarnya.

Selain partisipasi yang rendah, temuan Bawaslu lain adalah adanya inefisiensi waktu dalam pemungutan suara di TPS. Terjadi antrean panjang karena waktu pencocokan data pemilih yang manual dan lama membuat waktu tak efisien.

"Kita sudah ingatkan proses tidak boleh lama. Warga negara di luar negeri tidak seperti di Indonesia, dia perlu izin majikannya, bekerja. Khusus di Hong Kong, Pak Nelson menyaksikan sendiri itu lama sekali satu orang dilayaninya," tuturnya.

"Seharusnya tidak sampai 10 menit dari mendaftarkan. Kalau dia mengantre sampai banyak, oke 20-30 menit. Tapi kalau tidak banyak harusnya tidak sampai 10 menit. Ini ada yang satu jam gara-gara mencocokkan data manual oleh PPLN," imbuh Muhammad. (detikcom/ r)