London (SIB)-
Rusia kembali menggunakan perannya sebagai pemasok utama gas alam di Eropa untuk menekan Ukraina dan Barat. Sejauh mana pengaruh Rusia dalam menggunakan ekspor energi untuk mencapai tujuan diplomatik dan geopolitik di Eropa?
Eropa mendapat sekitar 30 persen gas dari Rusia, setengahnya melintasi Ukraina. Viktor Yanukovych, yang kini mantan presiden Ukraina, bertemu kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton Desember lalu ketika ia diperkirakan menandatangani perjanjian penting perdagangan dan politik dengan Uni Eropa.
Tetapi, mengejutkan banyak orang Ukraina, Yanukovych menolak tawaran kesepakatan itu atas saran Presiden Rusia Vladimir Putin, yang membujuk Yanukovich dengan janji gas murah.
Tetapi, sejak Yanukovych digulingkan dalam protes besar-besaran Februari lalu, gas Rusia kini lebih berperan sebagai hukuman dari pada bujukan. Awal bulan ini, Alexei Miller, kepala eksekutif perusahaan gas raksasa Rusia, Gazprom, setuju dengan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev untuk menaikkan harga gas yang dijual ke Ukraina, sebesar 44 persen. Dengan kenaikan harga itu, Ukraina kini berutang 2,2 miliar dolar kepada Gazprom. Kalau Ukraina terus menunggak - dan tanpa bantuan pihak luar, negara itu tidak mampu membayar utang - Gazprom bisa memutus aliran gasnya.
Itu berita yang berpotensi buruk bagi Eropa, menurut Antony Froggatt, peneliti senior pada Chatham House. Ia mengatakan, Rusia mungkin akan terus menggunakan gas sebagai alat politik. "Ekonomi Rusia sangat bergantung pada energi. Jadi, jika tidak lagi melihat potensi dan keuntungan ekonomi dalam pasokan gas yang lebih murah ke Ukraina, maka Rusia akan menaikkan harga. Dan, selalu kenaikan harga yang kita lihat di Eropa dalam beberapa bulan ini,†kata Froggatt.
Tetapi kali ini, ancaman itu tidak seseram kala terjadi sengketa harga saat musim dingin tahun 2006 dan 2009. Negara-negara Eropa sejak itu mempunyai cara lain dalam memenuhi kebutuhan energi mereka dan tidak akan bergantung pada gas Rusia pada bulan-bulan di musim panas.
Rusia juga harus mempertimbangkan biaya ekonomi yang akan ditanggung dengan mengurangi ekspor gas, sumber paling penting penghasilannya. Apapun ambisi geo-politik Vladimir Putin, umumnya analis energi tampak sepakat bahwa ia akan berpikir dua kali sebelum merusak sumber penghasilan itu.
Sementara itu ketegangan terus melanda Ukraina timur. Sekelompok pria bersenjata menduduki sebuah kantor polisi di kota Slaviansk, Ukraina timur. "Pria-pria bersenjata yang mengenakan seragam kamuflase menduduki kantor polisi di Slaviansk. Respons akan sangat keras dikarenakan ada perbedaan antara para demonstran dan teroris," demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov lewat akun Facebook miliknya seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (12/4/2014).
Avakov pun mengingatkan bahwa otoritas Ukraina akan mengambil tindakan tegas terkait aksi tersebut. Namun dia tak menjelaskan lebih rinci mengenai tindakan yang akan diambil. Juru bicara kepolisian setempat mengatakan pada Reuters, para pria bersenjata itu belum menyampaikan tuntutan apapun. Namun kepolisian menolak menyebutkan lebih rinci mengenai identitas para pria bersenjata itu.
Slaviansk berada di wilayah Donetsk, Ukraina timur, sekitar 150 kilometer dari perbatasan dengan Rusia. Belakangan ini, sejumlah gedung publik di kota-kota di Ukraina timur telah diduduki para aktivis pro-Rusia. Para aktivis tersebut menuntut untuk memisahkan diri dari pemerintahan Kiev dan bergabung ke Moskow.
Pada Jumat, 11 April kemarin, tenggat waktu yang ditetapkan otoritas Kiev agar para aktivis mengakhiri aksi mereka, telah berakhir. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda kepolisian Ukraina akan mengambil tindakan untuk mengusir mereka dari gedung-gedung publik di kota Donetsk dan Luhansk.
SementaraMenteri Keuangan AS Jacob Lew mendesak negara-negara lain untuk menyumbang lebih banyak demi menyelamatkan perekonomian Ukraina. Ia mengatakan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa "kebutuhan finansial Ukraina yang besar" berarti negara-negara lain harus menambah jaminan utang negara itu sebesar US$1 miliar.
Departemen Keuangan AS mengatakan telah membekukan aset-aset milik salah satu mantan pejabat Ukraina yang terletak di AS, serta aset milik perusahaan energi berbasis di Crimea dan enam pemimpin Crimea, termasuk ketua komisi pemilu Crimea dan wali kota Sevastopol.
"Crimea adalah wilayah pendudukan. Kami akan terus memberlakukan tebusan atas mereka yang terlibat dalam pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Ukraina," kata Wakil Menteri Keuangan AS Urusan Terorisme dan Intelijen Keuangan David Cohen.
Departemen Keuangan AS menyebutkan nama orang yang dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagai pegiat separatis yakni Pyotr Zima, Aleksei Chaliy, Rustam Temirgaliev, Yuriy Zherebtsov, Mikhail Malyshev, dan Valery Medvedev serta mantan pejabat Ukraina, Sergey Tsekov.
(VoA/Detikcom/d)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB).
Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap
hari pukul 13.00 WIB.
