Ukraina Tuding Putin Ingin Kembali Ciptakan Negara Uni Soviet

Kiev (SIB)- Perdana menteri Ukraina menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin hendak mengembalikan lagi keberadaan Uni Soviet dengan pencaplokan Crimea baru-baru ini dan menghasut kerusuhan pro-Rusia di Ukraina timur. PM Arseniy Yatsenyuk mengatakan hal itu, Minggu (20/4/2014) dalam program “Meet the Press” di saluran TV NBC di Amerika, lewat sambungan video dari Ukraina. Ia mengatakan kembalinya Uni Soviet dibawah pemerintahan Putin akan menjadi “bencana terbesar abad ini.”

Sebelumnya Rusia mengatakan “marah” mengenai baku tembak yang mengakibatkan korban jiwa di Ukraina timur yang melanggar gencatan senjata untuk Paskah. Para pejabat Ukraina mengatakan rincian insiden itu masih belum jelas.

Para pejabat mengatakan baku tembak di sebuah pos pemeriksaan yang diduduki separatis pro-Rusia menewaskan sedikitnya satu orang. Sejumlah laporan mengatakan empat orang tewas, termasuk pemberontak. Tetapi kelompok Ukraina yang disalahkan atas serangan itu membantah terlibat, dan menuduh pasukan khusus Rusia berada balik serangan tersebut. Serangan itu terjadi dekat kota Slavyansk, yang dikuasai militan pro-Rusia.

Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perubahan amandemen undang-undang untuk membuatnya lebih sederhana bagi penutur bahasa Rusia di bekas Uni Soviet guna memperoleh kewarganegaraan Rusia.

Perubahan itu mengikuti penyatuan atas semenanjung Crimea dan ketegangan di sebagian besar wilayah berpenduduk berbahasa Rusia di Ukraina timur. Beberapa waktu sebelumnya, Parlemen Crimea, yang bersatu dengan Rusia bulan lalu, menyetujui penerapan konstitusi baru bagi republik Crimea. Teks konstitusi itu didukung oleh para perwakilan, dengan 88 dari 100 anggota parlemen memberikan suara menerima untuk disetujui.

Ekonomi Ukraina telah  terpukul oleh krisis politik yang sedang berlangsung setelah penyitaan inkonstitusional kekuasaan pada Februari oleh pemimpin baru negara itu, yang mencakup sejumlah ultranasionalis sayap kanan di posisi kunci.

Putin juga menepis kemungkinan Rusia akan kembali menguasai Alaska, negara bagian ke-49 Amerika Serikat yang terletak di ujung utara negeri itu. Ia beralasan, Rusia ingin tetap membangun hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. "Saya tegaskan sekali lagi, Rusia tertarik membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat dan akan akan melakukan setiap hal untuk memastikannya," kata Putin seperti dilansir The Huffington Post.

Selain itu, dalam satu wawancara telepon dengan televisi nasional Rusia pada Kamis pekan lalu, Putin mengatakan 70 persen wilayah Rusia berada di utara, yang beriklim sangat dingin. Iklim serupa menghinggapi Alaska. Dan, Alaska sudah dijual ke Amerika Serikat pada 1867 seharga US$ 7,2 juta. "Jadi, siapa yang menginginkan Alaska?" ujarnya.

Adapun di laman Gedung Putih, petisi bertajuk  Alaska Back to Rusia sudah dihapus. Pasalnya, hingga 20 April 2014, jumlah penandatangan petisi yang mendukung pengembalian Alaska ke Rusia tidak memenuhi target 100 ribu tanda tangan. Jumlah 100 ribu dalam tempo 30 hari merupakan syarat untuk membuat petisi ini dibahas oleh pemerintah. Pada layar laman terdapat pemberitahuan bahwa petisi gagal memenuhi ketentuan jumlah penandatangan sehingga tidak dapat diakses lagi.

Hingga tenggat 30 hari, jumlah penandatangan petisi ini sekitar 42 ribu orang. Kurang dari seminggu setelah petisi muncul di laman Gedung Putih, petisi sudah ditandangatani 30 ribu orang. Namun tidak jelas siapa penggagas petisi ini. 

Berdasarkan penelusuran dokumen sejarah, ekspedisi pertama ke Alaska dilakukan oleh warga Rusia bernama Mikhail Gvozdez pada 1732. Alaska merupakan koloni Rusia hingga 1867 pada masa kekuasaan Raja Alexander II. Kemudian Alaska dijual ke Amerika Serikat pada 1867 dengan harga yang setara dengan US$ 7,2-120 juta saat ini. (VoA/ r)