Washington (SIB)- Gedung Putih mengakui, Jaksa Agung AS Jeff Sessions bertemu duta besar Rusia sebanyak dua kali selama kampanye Presiden Donald Trump tahun lalu. Sessions saat itu masih merupakan seorang senator, namun ia tidak mengungkapkan peristiwa yang terjadi di rumahnya itu saat menjalani sidang konfirmasi di Senat, Januari lalu. Tapi Sessions menekankan bahwa ia "tidak pernah bertemu pejabat Rusia mana pun untuk membahas isu-isu kampanye."
Pemimpin minoritas di parlemen, Nancy Pelosi menuduh Sessions telah "berbohong di bawah sumpah" dan menuntutnya mundur. Politikus Demokrat lainnya meminta agar dia menarik diri dari proses penyelidikan oleh FBI terhadap dugaan peretasan Rusia saat proses pemilihan presiden. Dalam keadaan normal, sebagai Jaksa Agung ia mensupervisi penyelidikan itu.
Informasi tentang pertemuan kontroversial ini terungkap setelah sebuah komite kongres menyetujui dilakukannya penyelidikan atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu. Suatu komisi penyelidikan parlemen akan meneliti hubungan antara tim kampanye presiden Donald Trump dan Moskwa, kata para anggota komite.
Gedung Putih membantah adanya perilaku tidak patut selama kampanye pemilu dan belum mengomentari perkembangan terbaru. Rusia selalu menolak tuduhan. Departemen kehakiman AS mengakui bahwa Sessions dua kali bertemu dengan Dubes Rusia Sergei Kislyak sebagai anggota Komite Pertahanan Senat. Di tahun 2016 itu Sessions bertemu dengan lebih dari 25 duta besar.
Saat sidang konfirmasi di Senat, Sessions ditanya apa yang akan dilakukannya jika ada bukti bahwa ada anggota tim kampanye Trump ternyata melakukan kontak dengan Rusia. Sessions saat itu menjawab bahwa ia 'tak mengetahui adanya aktivitas semacam itu.'
Dalam pernyataan Rabu (1/3) Sessions mengatakan, "Saya tidak pernah berjumpa pejabat Rusia mana pun untuk membicarakan masalah terkait kampanye. Saya tak tahu apa maksud tuduhan ini. Itu keliru." Juru bicara departemen kehakiman, Sarah Isgur Flores mengatakan, "sama sekali tak ada yang keliru dengan jawaban-jawabannya."
"Ia ditanyakan tentang adanya komunikasi antara Rusia dan tim kampanye Trump, bukan pertemuan yang dilakukannya sebagai anggota Senat." katanya. Betapa pun, anggota komite inteljen Kongres dari Partai Demokrat Adam Schiff mentgatakan jika laporan itu akurat, Sessions mesti menarik diri dari penyelidikan yang sedang dilakukan FBI.
Ini bukan pertama kalinya kabinet Trump dilanda persoalan. Bulan lalu Penasihat Keamanan Nasional, Michael Flynn, dipecat setelah terungkap bahwa ia tak berterus terang kepada Gedung Putih tentang percakapannya dengan Dubes Rusia, yang diduga membahas saknsi terhadap Moskwa.
Pada Rabu, komisi inteljen parlemen juga mengatakan bahwa ketua mereka, politikus Republik, Devin Nunes, dan Schiff, anggota Kongresd, menyetujui dilangsungkannya penyelidikan terhadap keterlibatan Rusia dalam Pemilihan Presiden AS lalu. Sebelumnya, para senator Republik selalu enggan untuk menyetujui tuntutan seperti itu yang diajukan para politikus Demokrat.
Gunakan Email Pribadi
Wakil Presiden AS, Mike Pence, ternyata secara rutin menggunakan email pribadi untuk kepentingan negara selama ia menjadi Gubernur Indiana. Tak terkecuali, topik yang dibicarakan adalah hal sensitif dan isu keamanan dalam negeri. Email-email yang dirilis oleh Indianapolis Stars tersebut memperlihatkan bagaimana Pence berkomunikasi lewat email pribadi dengan sejumlah penasihatnya terkait sikap Indiana merespons isu serangan teror.
Seperti dikutip dari USAToday, Jumat (3/3), salah satu email memperlihatkan jawaban dari penasihat keamanan Pence yang memberikan perkembangan dari FBI terkait penahanan beberapa pria yang diduga melakukan aksi teror. Menurut ahli keamanan siber, email-email itu meningkatkan kekhawatiran apakah informasi sensitif itu aman dari hacker. Karena, pada musim panas lalu, akun pribadi Pence diretas. Lebih jauh lagi, kelompok aktivis fokus pada transparansi pemerintah. Hal itu terjadi karena email pribadi tidak serta merta langsung ditangkap oleh server negara saat ada permintaan pertanggungjawaban publik.
Sementara itu, kantor Pence di Washington memberi pernyataan tertulis berbunyi, "Sama halnya dengan gubernur-gubernur sebelumnya, selama menjabat sebagai Gubernur Indiana Mike Pence memiliki dua email pribadi dan negara. Sebagai gubernur, Pence tunduk dengan undang-undang Indiana terkait penggunaan email dan akun pribadi dengan memberi arsip kepada negara dan diatur oleh Access to Public Records Act negara bagian Indiana."
Gubernur Indiana yang menjabat kali ini, Eric Holcomb, merilis lebih dari 30 halaman akun AOL Pence. Meski demikian, ia menolak menyebut jumlah tepat email Pence, mempertimbangkan isinya rahasia dan terlalu sensitif untuk dipublikasikan. Hukum di Indiana tidak melarang pejabat publik menggunakan email pribadi, tapi undang-undang itu mengatur baik email pribadi maupun email resmi harus dibuka untuk kepentingan publik. Kantor Pence di Washington mengatakan tim kampanyenya telah mempekerjakan kontraktor luar untuk menelaah email-nya saat ia meninggalkan jabatannya sebagai gubernur.
Skandal email yang menimpa Pence ini mengingatkan publik pada kasus yang juga sempat menyerang mantan capres AS, Hillary Clinton. Ia dikabarkan menggunakan server dan email pribadi saat menjabat sebagai menlu. Namun, pada masa kampanye pilpres 2016 lalu, Pence kerap mengkritik Hillary terkait dengan akun pribadi Nyonya Clinton yang menghapus email-email itu serta memberikan "umpan" kepada peretas terkait penggunaan akun pribadi.
Juru bicara Pence, Marc Lotter, mengatakan membandingkan apa yang terjadi dengan bosnya dengan Hillary adalah hal absurd. "Pence tidak berurusan dengan informasi rahasia federal sebagai gubernur. Dan email Pence adalah email yang digunakan publik biasa, tidak seperti Hillary yang memiliki server pribadi di rumahnya," kata Lotter. Namun demikian, para ahli mengatakan email Pence sama tidak amannya dengan server Hillary. (BBC/CNNI/f)
