Doha (SIB) -Sejumlah negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Menghadapi pengucilan ini, pemerintah Qatar menyatakan tak akan menyerah.
Qatar pun menolak setiap intervensi dalam kebijakan luar negerinya. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Emir Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan, seruan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya akan perubahan dalam kebijakan Qatar, merupakan hal yang tak bisa diterima.
"Tak ada yang berhak mencampuri kebijakan luar negeri kami," tegas penguasa Qatar itu seperti dilansir AFP, Jumat (9/6). Dia juga menolak solusi militer sebagai opsi untuk menyelesaikan krisis ini. Ditegaskannya, Qatar akan bertahan meskipun negara-negara Teluk Arab mengucilkannya. "Kami tidak siap untuk menyerah dan kami tak akan pernah siap untuk menyerahkan kemerdekaan kebijakan luar negeri kami," ujarnya seraya menambahkan: "Tak ada yang akan mematahkan kami."
Sementara itu pasukan Qatar yang ditempatkan di Arab Saudi sebagai bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi pemberontak Houthi, yang bersekutu dengan Iran di Yaman, kembali ke Qatar, demikian televisi pemerintah di akun Twitter-nya. Pasukan Qatar telah ditempatkan di Arab Saudi selatan, menurut laporan itu, untuk memperkuat pertahanan Saudi melawan serangan Houthi.
Arab Saudi dan sekutu-sekutunya di Liga Arab telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena diduga mendukung terorisme dan memiliki hubungan dengan Iran. Riyadh mengatakan, bahwa Doha telah dikeluarkan dari koalisi yang dibentuk pada 2015 untuk melawan kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman bagian utara.
Organisasi Kerja sama Islam (OKI) meminta Qatar untuk menghormati komitmennya dalam upaya bersama melawan terorisme setelah pengucilan oleh sejumlah negara anggota OKI di Liga Arab. Sekretariat Jenderal OKI menyatakan telah mengikuti perkembangan terkini di Teluk.
Sekretariat Jenderal OKI meminta Qatar untuk menghormati komitmen dan kesepakatan yang telah ditandatangani di dalam Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerja sama Teluk, terutama terkait upaya menghentikan dukungan terhadap kelompok dan kegiatan teroris.
Semua anggota OKI, termasuk Qatar, diminta mematuhi prinsip-prinsip Piagam OKI, yang menyerukan agar mematuhi kebijakan bertetangga yang baik, menghormati kedaulatan, independensi dan integritas teritorial dan tidak mencampuri urusan dalam negeri setiap anggota.
Sejumlah negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal itu dimulai oleh Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir yang lalu diikuti oleh beberapa lainnya.
Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk. Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al Qaeda.
Bayar Uang Tebusan
Pemerintah Mesir menuding Qatar membayar uang tebusan US$ 1 miliar (Rp 13 triliun) kepada kelompok militan terkait Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Mesir menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki tudingan itu.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan alasan negara tersebut mendukung kelompok-kelompok ekstrem, juga dikarenakan keterkaitan Qatar dengan Iran, musuh utama Saudi.
Pemerintah Yaman, Libya, Maladewa dan Mauritania kemudian juga ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Atas tuduhan mendukung terorisme, pemerintah Qatar membantahnya dengan tegas. Negara tersebut juga telah menyatakan kesediaan untuk melakukan dialog guna menyelesaikan krisis ini.
Qatar juga menyangkal tudingan pihaknya membayar uang tebusan untuk membebaskan 26 warga Qatar, termasuk beberapa anggota keluarga kerajaan, yang diculik oleh sekelompok pria bersenjata di Irak. Mereka diculik saat melakukan perburuan di Irak bagian selatan. Belasan warga Qatar itu dibebaskan pada April lalu, setelah 19 bulan diculik.
"Ada di banyak berita bahwa Qatar membayar hingga US$ 1 miliar ke kelompok teroris yang aktif di Irak demi membebaskan anggota keluarga kerajaannya," ucap diplomat senior Mesir untuk PBB, Ilhab Awad Moustafa, kepada DK PBB.
"Pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan ini, jika terbukti benar, jelas akan memberikan dampak negatif terhadap upaya pemberantasan terorisme di lapangan," imbuh Moustafa. "Kami meminta agar dewan (DK PBB) melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden ini dan sejumlah insiden serupa lainnya," ujarnya.
Resolusi DK PBB menyerukan kepada negara-negara untuk 'mencegah teroris meraup keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pembayaran tebusan atau dari penyerahan diri secara politik dan dari mengamankan pembebasan sandera'.
Dalam pernyataannya, diplomat Qatar menegaskan negaranya selalu mematuhi seluruh resolusi DK PBB dalam memerangi terorisme, termasuk membasmi sumber-sumber pendanaan untuk terorisme. Pemutusan hubungan antara Saudi cs dengan Qatar memicu krisis di Timur Tengah. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan siap mendukung upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. "Sekjen memantau situasi di Timur Tengah dengan kepedulian mendalam. Dia mendorong negara-negara di kawasan itu untuk menghindari meluasnya ketegangan dan berupaya mengatasi perbedaan," ucap juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
Panggil Dubes Pulang
Pemerintah Chad mengikuti langkah Senegal dengan memanggil pulang duta besarnya dari Qatar untuk berkonsultasi. Dengan demikian, Chad telah bergabung dengan beberapa negara Afrika lainnya yang telah lebih dahulu menunjukkan dukungan kepada Arab Saudi dan sekutunya di tengah krisis diplomatik di kawasan tersebut, demikian laporan Reuters.
Pengumuman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Chad itu muncul sehari setelah Senegal yang juga telah lebih dahulu memanggil pulang duta besarnya dari Doha, Qatar, sebagai "solidaritas aktif" kepada Arab Saudi. "Senegal telah memutuskan, sejak hari Rabu, 7 Juni 2017, memanggil duta besarnya dari Qatar untuk konsultasi," kata Kemenlu Senegal dalam pernyataannya, Rabu.
Mauritania, yang merupakan anggota Liga Arab, pada Selasa memutuskan hubungannya dengan Qatar, menyusul langkah serupa yang sudah lebih dulu diambil oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir. Sementara itu, Gabon menyatakan kecamannya terhadap Doha.
"Pemerintah Chad mengimbau semua pemerintah (negara) terkait untuk melakukan dialog guna menyelesaikan krisis ini," kata Kemenlu Chad dalam pernyataannya. Chad juga "meminta Qatar untuk menghormati komitmen-komitmennya dengan menghentikan tindakan yang dapat mengganggu hubungan erat negara-negara di kawasan dan perdamaian di dunia."
Diserang Hacker
Jaringan kantor berita Al Jazeera mengaku mendapatkan serangan dari peretas (hacker) pada kanal medianya. Namun, Al Jazeera memastikan seluruh kanal masih tetap beroperasi. "Ada beberapa percobaan serangan skala besar pada keamanan siber di kanal media kami. Tapi kami memastikan semuanya tetap dapat beroperasi," ujar salah satu pekerja senior yang tidak ingin disebutkan namanya.
Al Jazeera adalah media yang berasal dari Qatar, negara yang saat ini mengalami pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Arab lainnya karena dituduh mendukung terorisme. Kanal Al Jazeera baik yang berbahasa Arab maupun Inggris nampak masih dapat digunakan hingga Jumat dini hari. Namun pada Kamis (8/6) malam, Al Jazeera mencuitkan di Twitter bahwa "Situs dan sosial media dalam serangan siber".
Serangan tersebut merupakan yang ketiga kali dalam 14 bulan terakhir pada lembaga yang ada di wilayah hukum Qatar. Qatar sebelumnya mengatakan kantor beritanya diretas sehingga menyebarkan informasi yang salah. Informasi yang salah tersebut mengakibatkan keretakan dengan negara Arab lainnya. Pada bulan April lalu, Bank Nasional Qatar juga mengalami serangan hacker. Serangan tersebut mengakibatkan nama dan passwords milik nasabah tersebar secara online.
(Detikcom/q)
