Diancam Trump, Presiden Venezuela Perintahkan Latihan Militer

Caracas (SIB) -Presiden Venezuela Nicolas Maduro memerintahkan militernya untuk melakukan latihan nasional pekan ini. Hal ini sebagai respons atas ancaman Presiden AS Donald Trump mengenai kemungkinan aksi militer terkait krisis politik di Venezuela.

"Saya telah memberikan perintah kepada kapal staf gabungan militer agar memulai persiapan untuk latihan militer-sipil nasional bagi pertahanan bersenjata terpadu negara Venezuela," ujar Maduro di depan ribuan pendukungnya di ibu kota Caracas seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/8). Dikatakannya, latihan militer nasional tersebut akan berlangsung 26 dan 27 Agustus mendatang.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan opsi militer sebagai respons atas krisis politik di Venezuela. Trump menyebut situasi di Venezuela sebagai "kekacauan yang sangat berbahaya." "Kita punya banyak opsi untuk Venezuela, termasuk kemungkinan opsi militer jika diperlukan," ujar Trump kepada para wartawan. "Kita punya pasukan di seluruh dunia di tempat-tempat yang sangat jauh. Venezuela tidak terlalu jauh dan rakyatnya menderita dan mereka sekarat," imbuh Trump. "Venezuela merupakan sebuah kekacauan. Itu kekacauan yang sangat berbahaya dan situasi yang sangat menyedihkan," tutur Trump.

Menteri Pertahanan Venezuela Jenderal Vladimir Padrino menyebut komentar Trump tersebut sebagai "aksi kegilaan" dan telah membuka topeng AS menyangkut niatnya menyerang Venezuela. Pemerintahan Maduro sebelumnya telah berulang kali mengklaim bahwa Washington punya rencana-rencana untuk menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat berlimpah.

Sementara itu Presiden Hassan Rouhani mengeluarkan ancaman keras, bahwa Iran akan meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 jika Amerika Serikat terus menerapkan sanksi baru. Ancaman itu ditegaskan Rouhani dalam salah satu bagian pidato saat dia menyampaikan rencana kerjanya dalam masa jabatan baru sebagai Presiden Iran di hadapan parlemen.

Rouhani secara gamblang menyerang sosok Presiden AS Donald Trump saat berpidato di Teheran, Selasa (15/8). "Saya akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Amerika Serikat, bukan rekan yang baik," kata dia. Rouhani mengungkapkan pernyataan tegasnya, setelah kesepakatan nuklir Iran berada dalam tekanan, menyusul pemberlakuan sanksi baru dari AS.

"Mereka yang mencoba kembali dengan gaya ancaman dan sanksi adalah tahanan dari delusi masa lalu mereka," kata Rouhani. "Jika mereka ingin kembali ke pengalaman itu, pasti dalam waktu singkat -bukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi dalam hitungan jam dan hari, kita akan kembali ke situasi kita sebelumnya, yang jauh lebih kuat."

Rouhani mengatakan, sebenarnya Iran lebih memilih untuk tetap menggunakan kesepakatan nuklir. Dia menyebut kesepakatan itu sebagai bentuk kemenangan untuk perdamaian dan diplomasi dalam perang dan unilateralisme. "Namun ini bukan satu-satunya pilihan," tegas dia.

Rouhani mengatakan, Trump telah menunjukkan dirinya sebagai mitra yang tak dapat diandalkan, bukan hanya untuk Iran tapi juga untuk seluruh sekutu AS.
"Dalam beberapa bulan terakhir, dunia telah menyaksikan bahwa AS, selain janjinya yang terus-menerus dan berulang-ulang dalam JCPOA (kesepakatan nuklir), juga telah mengabaikan beberapa kesepakatan global lainnya."

Rouhani menyoroti keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan iklim Paris, dan juga kesepakatan perdagangan internasional. "AS menunjukkan kepada sekutu sendiri, bahwa AS bukanlah mitra yang baik. Atau bagian dari negosiasi yang andal," kata Rouhani.

Iran meyakini, pemberlakuan sanksi tersebut telah menciderai kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan sejumlah kekuatan dunia. Sementara, AS menegaskan bahwa sanksi baru tersebut tak terkait kesepakatan nuklir yang telah ada.

Dalam kesepakatan tahun 2015, Iran telah setuju untuk mengurangi aktivitas nuklirnya dengan balasan pengurangan sanksi ekonomi. Sementara, sanksi baru AS yang menargetkan program rudal Iran dan pelanggaran hak asasi manusia, disebut tidak tercakup dalam kesepakatan nuklir di tahun 2015. Namun, Iran mengatakan, menentang kesepakatan ini dan akan mengajukan keluhan kepada komisi yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut. (Detikcom/kps/q)