Yangon (SIB)- Panglima militer Myanmar mengimbau rakyat negara itu bersatu menghadapi "isu" Rohingya. Minoritas Rohingya disebutnya "tidak memiliki akar di negara" itu. Kantor berita Perancis, AFP, Minggu (17/9), melaporkan, operasi militer yang digelar di wilayah konflik Rakhine, di mana minoritas Rohingya menetap, adalah untuk mengusir militan.
Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar, yang menjadi sasaran kecaman internasional telah mengungkapkan pandangannya tersebut di halaman Facebook-nya. "Mereka menuntut pengakuan sebagai Rohingya, yang tak pernah menjadi kelompok etnis di Myanmar. Bahasa Bengali memicu masalah nasional dan kita perlu bersatu dalam menegakkan kebenaran," kata pernyataan Min Agung di Facebook.
Militer mengatakan, "operasi pembersihan" militan dilakukan untuk merespons serangan militan Rohingya ke lebih dari 20 pos keamanan pada 25 Agustus 2017 sehingga akibat serangan menewaskan puluhan orang. Namun, dunia internasional merujuk pada keterangan para pengungsi Rohingya, menduga operasi itu merupakan "pembersihan etnis" minoritas Rohingya yang beragama Islam.
Sementara itu Bangladesh akan membangun 14 ribu kamp penampungan baru untuk pengungsi Rohingya. Kamp baru ini dimaksudkan untuk menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya yang saat ini terpaksa tidur di pinggir jalan, di tengah lapangan, dan di area perbukitan setempat.
Kekerasan bersenjata selama tiga minggu ini, sejak 25 Agustus, telah memicu pengungsian besar-besaran yang kini telah mencapai 400.000 warga Rohingya lari ke Banglades. Para petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan bahwa operasi militer Myanmar tak pelak lagi sebagai "pembersihan etnis" Rohingya, sebuah kelompok tanpa negara yang telah mengalami penganiayaan dan penindasan selama bertahun-tahun.
Status minoritas Muslim telah lama menjadi topik yang eksplosif di Myanmar. Di banyak kalangan mayoritas Buddhis memandang kelompok itu sebagai orang asing dari Banglades. Warga lokal Myanmar tidak mengenal sebutan etnis Rohingya kecuali bersikeras mengatakan bahwa para imigran gelap itu tidak "orang Bengali" yang lari dari Banglades puluhan tahun silam. Pemimpin sipil Myanmar, mantan aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi, juga telah dikecam karena gagal memberi dukungan yang kuat bagi Rohingya.
Otoritas Bangladesh menyatakan akan membangun kamp baru di sebidang lahan seluas 800 hektare, yang terletak di dekat salah satu kamp pengungsian yang sudah ada di Cox's Bazar, dekat perbatasan Myanmar. "Pemerintah telah memutuskan untuk membangun 14 ribu kamp penampungan bagi sekitar 400 ribu warga Rohingya," terang Menteri Penanggulangan Bencana Bangladesh, Shah Kamal.
"Kami diminta untuk membangun kamp penampungan dalam waktu 10 hari. Setiap kamp penampungan akan bisa menampung enam keluarga pengungsi," imbuhnya, sembari menegaskan setiap kamp penampungan akan dilengkapi sanitasi, aliran air, dan fasilitas medis yang layak. "Kami akan mendapat bantuan dari badan-badan PBB," ucapnya. Ditambahkan Shah Kamal bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Bangladesh akan merawat anak-anak Rohingya yang kehilangan orangtua mereka atau yang datang mengungsi ke Bangladesh tanpa ditemani keluarganya.
Pakar HAM setempat, Nur Khan Liton, mengecam pemerintah Bangladesh atas kekacauan penyaluran bantuan kemanusiaan. Setiap kali truk bantuan kemanusiaan tiba di area kamp penampungan, selalu terjadi aksi saling berebut yang berujung perkelahian. Koresponden AFP di lokasi telah menyaksikan langsung insiden semacam ini.
"Pengungsi masih terus berdatangan. Tapi tidak ada upaya untuk menerapkan disiplin dan ketertiban dalam penyaluran bantuan. Terjadi kurang koordinasi antara pemerintah dengan badan-badan kemanusiaan," sebutnya. "Masih banyak orang yang tinggal di tepi jalan dan di tempat terbuka. Beberapa berhasil mendirikan tenda, sedangkan yang lain tidur tanpa atap," imbuhnya.
Tangkap Jurnalis Myanmar
Dua jurnalis foto asal Myanmar ditangkap saat sedang meliput pengungsi Rohingya di Bangladesh. Keduanya ditangkap otoritas Bangladesh atas kecurigaan melakukan spionase. Kedua jurnalis yang ditangkap itu bernama Minzayar OO dan Hkun Lat. Keduanya diketahui bekerja untuk sebuah majalah Jerman, Geo. Mereka ditahan sejak sepekan lalu di kota perbatasan Cox's Bazar, yang menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya.
Pengacara yang mendampingi kedua jurnalis itu menyebut keduanya dijerat dakwaan 'identitas palsu' dan memberikan 'informasi palsu' oleh otoritas Bangladesh. Dakwaan itu dijeratkan setelah keduanya ketahuan menggunakan visa turis untuk masuk Bangladesh, bukannya visa jurnalis.
Sedikitnya 389 ribu pengungsi Rohingya telah tiba di wilayah Cox's Bazar, Bangladesh, sejak konflik kembali pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Sebelum itu sudah ada sekitar 400 ribu warga Rohingya yang mengungsi di wilayah ini.
Kepala Kepolisian Cox's Bazar, Ranjit Kumar Barua, menuturkan kepada AFP bahwa kedua jurnalis Myanmar itu juga dituding melakukan spionase. "Mereka mengumpulkan informasi soal Rohingya untuk Myanmar," sebut Kumar Barua. Seorang fotografer pemenang penghargaan asal Bangladesh juga sempat ditangkap bersama kedua jurnalis Myanmar itu, namun kemudian dibebaskan.
Sejumlah besar jurnalis asing mendatangi Bangladesh untuk meliput eksodus warga Rohingya, yang melarikan diri dari konflik di Rakhine. Minzayar Oo dan Hkun Lat diketahui tiba di Cox's Bazar pada awal September ini. Keduanya ditugaskan oleh majalah Geo yang berbasis di Hamburg, Jerman, untuk meliput krisis Rohingya. (Detikcom/d)
