Bank di China Diwajibkan Laporkan Transaksi dan Rekening Mencurigakan

Beijing (SIB)- Bank sentral China hari Jumat (17/1) menyatakan, bank-bank dan lembaga keuangan di negara itu wajib  melaporkan transaksi dan rekening yang dicurigai terkait kegiatan teror, sebagai langkah pemerintah untuk menekan tersangka kelompok  militan di ujung barat China. Pemerintah China mengaku sedang menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok garis keras di wilayah Xinjiang yang memiliki jaringan di luar negeri.

Namun, kelompok pembela HAM di China mengatakan, pemerintah sengaja bersikap berlebihan dalam merespon ancaman teror untuk bisa mengendalikan Xinjiang dengan ketat karena wilayah itu dinilai strategis dan penting. Berdasarkan laporan media pemerintah China, setidaknya 91 orang tewas dalam kekerasan yang terjadi di Xinjiang sejak April lalu, dan beberapa diantaranya adalah polisi.

Pemerintah China telah meningkatkan keamanan di Xinjiang setelah kejadian sebuah mobil menabrak wisatawan di tepi Lapangan Tiananmen di Beijing pada Oktober 2013 hingga menewaskan lima orang. Pemerintah menduga kelompok militan Islam berada di belakang serangan mobil itu.

China pada 2006 telah meratifikasi konvensi internasional untuk memerangi aksi pendanaan terorisme, dan ratifikasi itu digunakan untuk medukung peraturan yang diterapkan pemerintah China dalam melawan ancaman teror yang sedang dihadapi negara itu.

Peraturan pemerintah China yang resmi diterbitkan pada website Bank Rakyat Sentral China itu menetapkan semua lembaga keuangan untuk melaporkan ke bank sentral jika memiliki pelanggan atau transaksi yang "dicurigai"  berhubungan dengan kegiatan teror.

Bank sentral China mewajibkan setiap bank untuk membekukan aset dari orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar pemerintah sebagai bagian dari kelompok teroris atau terlibat dalam kegiatan teror.  Setiap bank dan lembaga keuangan di China juga diwajibkan untuk terus mencermati semua transaksi yang mencurigakan.

Bank sentral menyatakan peraturan tersebut diberlakukan untuk standarisasi proses dan tindakan pembekuan aset terkait dengan dugaan kegiatan teror, guna melindungi keamanan negara dan kepentingan masyarakat. Selain itu, bank dan lembaga keuangan juga dilarang untuk memberitahu kepada setiap pelanggan yang rekening atau asetnya akan segera dibekukan dan harus tetap menjaga ketat kerahasiaan itu.

Bahkan, peraturan bank sentral China itu menyatakan bahwa para petugas atau pejabat bank yang tidak mau bekerja sama atau membocorkan informasi mengenai transfer mencurigakan atau penyembunyian aset beku akan dijatuhi hukuman.

Berdasarkan peraturan itu, lembaga-lembaga keuangan China juga tidak diperbolehkan memberi rincian rekening atau membekukan rekening tertentu atas permintaan pemerintah asing tanpa langkah diplomatik dan formalitas hukum yang ditetapkan pemerintah China. Kemudian, jika cabang bank-bank China di luar negeri diminta untuk membekukan aset, mereka harus melapor dahulu ke kantor utama dari bank tersebut yang berada di China.

Dalam peraturan bank sentral China tersebut, pemerintah memang tidak menyebutkan pernyataan yang terkait dengan Xinjiang atau kelompok militan Islam, namun pemerintah China juga belum pernah mengatakan bahwa pihaknya sedang menghadapi ancaman teror dari kelompok lainnya.

Xinjiang merupakan "rumah" bagi orang-orang Muslim Uighur yang berbahasa Turki. Banyak umat Muslim Uighur membenci tindakan pemerintah China yang dianggap sebagai bentuk penindasan walaupun pemerintah mengatakan pihaknya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk kegiatan beragama, berbudaya, dan penggunaan bahasa.

TAHAN ILMUWAN ETNIS UIGHUR
Polisi China menahan seorang ilmuwan Uighur terkemuka negara itu, pengeritik keras kebijakan-kebijakan resmi di wilayah Xinjiang barat jauh, atas tuduhan “melanggar undang-undang”, kata pemerintah, Kamis.

Penahanan pada Rabu itu adalah indikasi terbaru sikap keras pemerintah terhadap pembangkang di Xinjiang, di mana kerusuhan pada tahun lalu menewaskan setidaknya 91 orang, kata para pegiat hak asasi manusia.

Xinjiang dihuni etnik Uighur yang Muslim yang berbicara dalam bahasa Turki. Banyak yang marah apa yang mereka anggap penindasan  oleh pemerintah, kendatipun Beijing mengatakan mereka memberikan kebebasan agama, kebudayaan dan bahasa yang luas.

Polisi di Beijing menahan Ilham Tohti, seorang pakar ekonomi terkenal yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Uighur di Xinjiang , di kampung halamannya dan tidak diketahui keberadaannya , kata istrinya dan sahabat dekat kepada Reuters.

Tohti menantang versi pemerintah  mengenai beberapa insiden  yang melibatkan para warga Uighur termasuk apa yang dikatakan Beijing adalah usaha serangan bunuh diri penting pertama yang melibatkan dua orang dari Xinjiang di Taman Tiananmen, Beijing, dengan menunjukkan yang tidak konsekuen dalam laporan-laporan resmi, kata Nicholas Bequelin, seorang periset senior dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) yang berkmarkas di New York itu.

“Ilham dituduh melanggar undang-undang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei dalam satu jumpa pers.

“Para aparat keamanan publik menahan dia sesuai dengan undang-undang. Departemen-departemen terkait kini akan menangani kasusnya sesuai dengan undang-undang.”

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya sangat cemas dengan laporan-laporan  bahwa Tohti ditahan dengan setidaknya enam mahasiswanya.
Penahanan Tohti, yang adalah pendukung kuat hak asasi manusia  bagi para warga Uighur China, tampaknya adalah bagian merusak pola-pola penangkapan dan penahanan bagi para pengacara publik, para pegiat Internet,wartawan, para pemimpin agama dan lainnya yang menentang secara damai kebijakan-kebijakan resmi dan tindakan China,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki dalam satu pernyataan.

Istri Tohti, Guzailai Nu-er mengatakan sekitar 30 polisi dari Xinjiang dan Beijing tiba di apartmennya untuk menangkap Tohti dan menyita komputer dan buku-bukunya. Mereka tidak memberikan dia satu alasan, katanya.

“Saya percaya suami saya. Ia tidak melakukan pelanggaran hukum,” katanya dalam satu wawancara telepon dari apartmennya, yang dikepung polisi. “Semua yang ia lakukan adalah menulis artikel terinci meriset penduduk di Xijiang. Tidak ada hal yang lain.”

Tsering Woeser, seorang penulis terkenal Tibet dan sahabat, mengatakan Tohti mengemukakan kepadanya pekan lalu ia mendengar  pihak berwenang Xinjiang mengemukakan kepada polisi Beijing bahwa mereka akan menahan dia tetapi kemudian mendengar Beijing tidak menyetujuinya.

“Pada waktu itu, ia mengatakan ia merasa berada dalam posisi berbahaya,” kata Woeser.

Sementara itu Nur Bekri, kepala pemerintah Beijing  mengatakan  mempertahankan stabilitas sosial adalah satu prioritas tahun ini, dan menegaskan bahwa perang terhadap terorisme “masih kronis, rumit dan berat”, kata kantor beri China Xinhua.

Tohti, seorang profesor ekonomi di Universitas Minzu Beijing dengan spesialisasi dalam studi-studi minoritas etnik mengemukakan kepada Reuters November lalu bahwa para agen keamanan negara telah secara fisik mengancam dia karena berbicara dengan para wartawan asing.

Bequelin mengatakan penahanan terhadap Tohti mencerminkan sikap keras yang Presiden China Xi Jinping  lakukan terhadap Xinjiang. Media pemerintah menyebut ini satu “perubahan strategi dari pembangunan menjadi mempertahankan stabilitas sosial.

Bequelin mengatakan Tohti dapat dituduh dengan “mendorong separatisme”,  yang dapat diancam hukuman penjara seumur hidup.(Ant/Rtr/W)