Junta Militer Bantah Hancurkan Demokrasi di Thailand

Bangkok (SIB)- Militer bantah menghancurkan demokrasi Thailand. Pernyataan tersebut muncul usai militer Thailand melakukan kudeta dan juga penangkapan kepada sejumlah orang. “Kami tidak menghancurkan demokrasi. Kami justru memperkuat demokrasi,” ucap juru bicara militer Thailand, Kolonel Werachon Sukondhapatipak, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (17/6/2014).

Werachon menganggap saat penggulingan terjadi pada 22 Mei 2014, pihaknya tidak membatasi kebebasan berbicara dan menginterogasi sejumlah orang secara paksa. Sehingga militer tidak bisa dianggap sudah menghancurkan demokrasi di Thailand.

Werachon juga mengklarifikasi isu terkait penahanan sejumlah aktivis dan pejabat di Thailand. “Saya sepenuhnya memahami bahwa ketika Anda mendengar kata penahanan, hal ini terasa menakutkan dan bisa memicu kemarahan,” tambahnya.

Dirinya pun menjelaskan bahwa kondisi penahanan tidak sama sekali menakutkan. Pihak militer menyediakan sel-sel dengan fasilitas ruangan ber-AC dan sejumlah makanan lezat. Mereka pun juga disuguhkan dengan sejumlah hiburan gratis oleh pihak militer. Saat ini, Thailand sudah mengalami 22 upaya kudeta sejak 1932. Dirinya pun mengklaim sudah sangat berpengalaman apabila melakukan intervensi politik di Thailand.

Junta militer telah membentuk satu komite baru untuk mengambil alih rekonsiliasi dan reformasi, dua langkah utama dalam peta-jalan junta menjelang pemilu. Yang disebut Komite Rekonsiliasi dan Reformasi (CRR) akan bertanggung jawab untuk meminta pendapat dan saran dari berbagai instansi guna merumuskan rencana rekonsiliasi nasional dan reformasi, kata Banpot Phunpian, juru bicara Komando Operasi Keamanan Internal. Menurut peta-jalan yang disiapkan junta, bisa memakan waktu setidaknya satu tahun untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi dan reformasi sebelum pemilihan umum dapat diselenggarakan.

CRR berada di bawah pengawasan Kantor Sekretaris Tetap Pertahanan dan akan terdiri wakil-wakil dari instansi pemerintah terkait, kata Banpot.

Rekonsiliasi Pusat-Reformasi, sebelumnya dibentuk untuk mengawasi rekonsiliasi, kini berada di bawah CRR, dan tanggung jawabnya telah dimodifikasi sesuai CBR, kata juru bicara itu.

Satu kelompok kerja untuk persiapan reformasi langsung di bawah CRR juga telah dibentuk, kata Banpot. Dia menambahkan, kelompok kerja ini dirancang untuk mengkompilasi usulan reformasi dari sumber-sumber yang beragam, termasuk partai politik, akademisi dan masyarakat umum. Kelompok kerja akan terdiri wakil-wakil dari berbagai lapisan masyarakat, seperti militer, polisi, sektor sipil dan akademisi, kata Banpot. (Ant/AFP/d)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.