Presiden Ukraina Tawarkan Gencatan Senjata

Kiev (SIB)- Presiden baru Ukraina dukungan Barat, Rabu (19/6), mengumumkan rencana melakukan gencatan senjata sepihak di wilayah separatis di timur dalam upaya mengakhiri pemberontakan berdarah pro-Rusia serta mencegah perpecahan negaranya --yang pernah menjadi bagian dari Soviet itu.

Presiden Petero Poroshenko mengambil langkah lanjutan untuk menghilangkan ketegangan dengan Rusia dengan memutuskan mengganti Menteri Luar Negeri sementara Andriy Deshchytsya --yang tidak disukai Moskow.  Deshchytsya digantikan oleh utusan Ukraina dalam perundingan dengan Kremlin yang ditengahi oleh OSCE.  Namun, ia juga meminta Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk membantu pengamanan perbatasan negaranya dengan Rusia serta untuk membendung arus masuk persenjataan dan para militan ke wilayah konflik.

Perbatasan tersebut telah menjadi ajang bentrokan ganas dalam beberapa pekan terakhir ini, ditandai dengan serangan-serangan roket bersenjata buatan Rusia yang dilancarkan oleh para militan ke kamp-kamp penjaga perbatasan serta penyerbuan terhadap patroli-patroli tentara.

Juru bicara kementerian pertahanan Ukraina mengatakan bahwa para pemberontak baru-baru ini telah "meningkatkan gerakan mereka" serta menewaskan tiga tentara.  Namun, situs berita Dzerkalo Tyzhnia yang disegani mengutip sumber-sumber di kalangan lembaga pertahanan bahwa pertempuran itu telah menewaskan 15 tentara sementara 13 lainnya dilaporkan hilang.

Poroshenko mengungkapkan prakarsanya menciptakan perdamaian setelah ia melakukan pembicaraan tengah malam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pembicaraan itu, kepala Kremlin tersebut juga menyatakan keprihatinan terhadap tewasnya dua anggota tim televisi pemerintah Rusia dalam pertempuran di Lugansk.

"Rencana perdamaian dimulai dengan perintah saya untuk melakukan gencatan senjata sepihak," kata Proshenko kepada para wartawan di Kiev.  "Segera setelah itu, kita harus mendapat dukungan bagi rencana perdamaian presiden dari semua pihak terkait (dalam konflik)."

Rencana Poroshenko juga mencakup permintaan terhadap Putin untuk secara resmi mengakui kepemimpinan baru di Ukraina, yang terbentuk beberapa bulan setelah terjadinya rangkaian unjuk rasa pro-Uni Eropa yang telah menjatuhkan korban jiwa serta mendepak presiden dukungan Rusia pada Februari.
Washington menyambut "niat baik" Ukraina tersebut namun juru bicara Departem Luar Negeri Jen Psaki menambahkan, "Mereka tentunya perlu mitra dalam menjalankan upaya ini." Psaki mengatakan AS tidak melihat tanda-tanda upaya yang timbal balik dari Moskow.

Sementara Wakil Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat akan bekerjasama dengan mitra-mitranya untuk mengenakan “tindakan lebih jauh terhadap Rusia” jika negara itu tidak menggunakan pengaruhnya untuk membantu menghentikan kekerasan separatis di Ukraina timur.

 Gedung Putih mengatakan Biden berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, dan bahwa kedua pemimpin berjanji untuk “tetap berkomunikasi” menjelang pertemuan para pemimpin Uni Eropa pekan depan.

 Amerika dan Uni Eropa telah mengenakan sanksi terhadap sekelompok perorangan dan perusahaan Rusia setelah Rusia mencaplok Semenanjung Crimea Maret silam. Kaum separatis pro-Rusia telah berbulan-bulan melancarkan pemberontakan di Ukraina timur, yang menurut PBB Rabu menggunakan pembunuhan, penyiksaan dan penculikan untuk menimbulkan “suasana ketakutan.”

 Gianni Magazzeni, seorang pejabat kantor hak asasi PBB, mengatakan keadaan itu telah menciptakan tantangan bagi orang-orang yang terkurung dalam pertempuran. Pimpinan hak asasi manusia PBB Navi Pillay mendesak kaum separatis bersenjata agar menghentikan tindakan yang mengakibatkan penderitaan dan kehancuran  di daerah Donetsk dan Luhansk. Dia mengatakan “sudah waktunya untuk meletakkan senjata dan mulai berbicara.”  (Ant/AFP/i)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.