Rakyat Thailand Diminta Awasi Junta Militer

Bangkok (SIB)- Seorang aktivis di penjara yang membantu mengorganisir protes-protes melawan kudeta militer bulan lalu di Thailand berpesan pada para pengikutnya bahwa kudeta adalah fakta yang sudah terjadi, untuk itu mereka sebaiknya berkonsentrasi untuk mengawasi agar junta tetap jujur.

Sombat Boonngam-anong, berbicara Kamis (19/6) kepada wartawan kantor berita Associated Press dari penjara di pinggir kota Bangkok, juga berpesan pada militer yang berkuasa: jangan harap ada rekonsiliasi antara pihak-pihak yang sangat terpolarisasi di negara itu jika terus menekan kebebasan berbicara.

Sombat, 46, adalah aktivis sosial veteran yang menggunakan media sosial untuk memelopori kampanye salam tiga jari yang terinspirasi film "Hunger Games" dalam untuk memrotes kudeta 22 Mei, bahkan saat ia dalam persembunyian. "Jika para pemrotes terus melakukan resistensi, mereka akan terus memberikan alasan bagi militer untuk memberlakukan undang-undang darurat militer di negara ini," ujar Sombat.

Ia berbicara dari balik jeruji yang berjarak dengan suara pelan serak, jadi tidak jelas apakah ia berbicara jujur atau tidak. Sombat ditahan pada 5 Juni di Thailand bagian timur setelah menjadi salah satu dari sekelompok orang - di antara ratusan yang dipanggil -- yang menolak melapor pada otoritas militer.
Di bawah undang-undang yang diberlakukan militer, mereka yang tidak melapor saat diperintahkan akan dipenjara sampai dua tahun dan didenda 40.000 baht (US$1.250). Mereka juga diancam dipenjara sampai tujuh tahun jika mengganggu ketertiban umum. Aktivitas politik Sombat juga membuatnya dapat menghadapi tuntutan-tuntutan tambahan, termasuk di bawah undang-undang tentang aktivitas daring.

Jumlah demonstran sekarang telah berkurang akibat besarnya kekuatan yang diberikan polisi dan tentara. "Pesan saya kepada para pendukung saya sekarang adalah bahwa kudeta adalah hal yang sudah terjadi dan mereka seharusnya menghentikan resistensi dan sebaiknya fokus pada isu transparansi terhadap aksi-aksi junta. Dorong lebih banyak pemeriksaan dan keseimbangan untuk proyek-proyek mereka," ujar Sombat.

Sementara itu para menteri luar negeri Uni Eropa (EU) hari Senin (23/6) diperkirakan akan menyampaikan desakan agar kepemimpinan militer Thailand "segera" mengembalikan aturan demokrasi. Desakan itu kemungkinan dikeluarkan pada saat para menteri kelompok negara Eropa sedang mengambil langkah awal untuk menghukum kepemimpinan kudeta.

Bulan lalu, Uni Eropa mengatakan harus ada "kerangka waktu yang jelas" bagi dilakukannya pemilihan umum baru setelah pihak militer menggulingkan pemerintahan Thailand serta menerapkan status darurat militer. Para menteri akan "mendesak militer (Thailand, red) untuk segera mengembalikan pemerintahan demokratik serta menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan," kata diplomat Uni Eropa. "Sudah tidak bisa lagi menganggap segala sesuatunya seperti hal yang biasa," kata diplomat itu menjelang pertemuan yang akan diikuti keseluruhan 28 menteri luar negeri Uni Eropa dan akan diselenggarakan di Luksemburg.

Selain itu, kesepakatan diperkirakan akan dicapai dalam hal bahwa tidak akan ada penandatanganan perjanjian kemitraan dan kerjasama dan bahwa negara-negara anggota akan mengkaji kembali kerja sama militer mereka dengan Bangkok. Pertemuan itu juga akan "memberikan sinyal bahwa (tindakan) akan lebih banyak muncul" jika desakan itu tidak ditanggapi.

Pekan lalu, kepala junta militer Thailand, Jenderal Prayut Chan-O-Cha mengatakan pihak militer akan membentuk pemerintahan sementara pada September untuk mengawasi reformasi politik yang akan diikuti dengan pemilihan umum dalam waktu satu tahun. Ia menekankan bahwa Thailand memerlukan militer yang kuat untuk membantu menjaga stabilitas di negara --yang sebelumnya telah mengalami kudeta beberapa kali. (VoA/q)