Washington (SIB)- Serangan-serangan militan Sunni terus dilancarkan di wilayah Irak. Bahkan para militan Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) tersebut kini telah merebut dan menguasai salah satu bekas pabrik senjata kimia Saddam Hussein. "Kami tahu bahwa ISIL telah menduduki kompleks Al Muthanna," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Jen Psaki seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (20/6).
Namun menurut Psaki, para militan ISIL tak akan bisa memproduksi senjata kimia yang bisa digunakan dari tempat tersebut. Sebabnya, material yang tersisa di pabrik tersebut telah berusia lama dan berat untuk diangkut. "Kami tetap khawatir akan pendudukan setiap tempat militer oleh ISIL. Namun kami tidak yakin bahwa kompleks itu punya material senjata kimia atau nilai militer dan akan sangat sulit, atau bahkan mustahil, untuk bisa memindahkan material-material," tandas Psaki.
Menurut data badan intelijen Amerika, CIA, Kompleks Al Muthanna tersebut berlokasi sekitar 72 kilometer barat laut ibukota Baghdad. Pabrik senjata kimia tersebut mulai memproduksi gas mustard dan agen-agen saraf lainnya, termasuk sarin pada awal tahun 1980-an, tak lama setelah Saddam Hussein berkuasa.
Program senjata kimia di pabrik tersebut ditingkatkan hingga mencapai puncaknya selama perang Iran-Irak. Pabrik itu memproduksi 209 ton gas sarin pada tahun 1987 dan 394 ton gas sarin pada 1988. Menurut CIA, pabrik tersebut ditutup setelah perang Teluk, yakni setelah PBB mengeluarkan resolusi yang melarang kemampuan Irak untuk memproduksi senjata kimia.
Gencarnya serangan teror militan Sunni sangat dikhawatirkan pemerintah Perancis. Paris pun menyerukan respons politik dan cepat dari pemerintah Irak dan juga menyatakan, krisis Irak ini merupakan "konsekuensi dramatis dari situasi di Suriah."
"Serangan yang dilancarkan kelompok teroris yang dikenal dengan nama Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), mengganggu persatuan Irak dan menimbulkan ancaman-ancaman baru bagi stabilitas dan keamanan seluruh wilayah," demikian statemen kepresidenan Prancis.
Pernyataan itu dikeluarkan kepresidenan Prancis setelah pertemuan khusus dewan pertahanan Prancis termasuk Presiden Francois Hollande, Menteri Luar Negeri Laurent Fabius dan Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian.
Dalam statemen itu disebutkan, Prancis menyinggung tentang ketegangan yang telah berlangsung lama antara pemerintahan Syiah Irak dalam kepemimpinan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki dengan komunitas Sunni.
Ketegangan itu dianggap berperan dalam krisis yang terjadi di Irak saat ini. Prancis pun berharap agar semua bagian masyarakat Irak akan terlibat dalam dialog untuk secepatnya menerapkan pemerintahan persatuan nasional.
Pemerintah Prancis juga menuding Presiden Suriah Bashar al-Assad menggunakan kelompok-kelompok teroris di negaranya untuk melawan oposisi Suriah. Prancis pun mengajak semua negara "sahabat rakyat Suriah" untuk meningkatkan dan mengkoordinasi dukungan mereka untuk pasukan oposisi, yang kini tengah berperang melawan para militan ISIL. Prancis pun menyatakan siap berkontribusi untuk itu.
Kirim 300 Penasihat MiliterPresiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya memberikan pernyataan resminya terkait teror militan Sunni yang tengah menghantui Irak. Obama mengatakan akan mengirimkan 300 penasihat militernya untuk memberikan bantuan kepada pasukan Irak.
Dalam kesempatan itu, Obama kembali menegaskan bahwa pasukan AS tak akan melakukan sejumlah aksi militer, namun hanya bertindak sebagai penasihat saja. "Kami memberikan bantuan dalam bentuk penasihat militer untuk melakukan perlawanan terhadap teroris yang mengancam rakyat dan wilayah Irak, yang juga merupakan kepentingan Amerika," jelas Obama. "Pasukan Amerika tak akan membawa senjata dan tak akan bertempur di negara Irak," ujarnya.
Seperti dilansir Reuters, Obama menyatakan bahwa konflik internal yang terjadi di negara timur tengah tersebut tak akan selesai apabila AS memaksakan diri untuk mengirimkan pasukannya ke Irak dan terjun ke medan peperangan.
"Kami tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan mengirimkan 10 ribu pasukan dan kembali menumpahkan banyak darah dan harta yang telah terbuang percuma akibat permasalahan ini," jelasnya. "Sudah tentu pasti, konflik internal ini adalah sesuatu yang hanya dapat diselesaikan oleh masyarakat Irak sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain," tutur Obama.
Obama mengatakan penasihat militer akan mendukung pasukan keamanan Irak dan menciptakan pusat-pusat operasi gabungan di Baghdad dan Irak utara untuk berbagi intelijen dan mengkoordinasikan perencanaan untuk menghadapi para pemberontak Sunni. Dia juga mengatakan bahwa pasukan militer AS telah meningkatkan pengumpulan intelijen atas Irak dalam beberapa hari terakhir dan siap untuk melakukan aksi militer apabila diperlukan. Obama dalam pernyataannya juga mengatakan Menteri Luar Negeri John Kerry akan pergi ke Timur Tengah dan Eropa akhir pekan ini untuk memimpin upaya diplomatik untuk mempromosikan stabilitas di kawasan itu.
Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003 untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein. Namun pada 2011 AS menarik pasukannya dari negara tersebut dan menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada pemerintah Perdana Menteri Nuri Al-Maliki. Akan tetapi Maliki malah menciptakan perpecahan.
Obama mengatakan pemerintah Irak harus mengambil langkah-langkah untuk menyembuhkan keretakan politik antara Sunni, Syiah dan Kurdi sebelum ia akan setuju untuk setiap aksi militer terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh Negara Islam Irak dan Levant, atau ISIL, yang merupakan gabungan dari kelompok Al Qaeda.
Sejak teror militan Sunni terjadi di Irak, Obama telah dihadapkan pada tuntutan adanya strategi baru AS atas meningkatnya krisis di Irak. Gedung Putih bersikeras bahwa Obama tidak mengesampingkan permintaan Baghdad agar AS melancarkan serangan udara terhadap para militan.
Lanjut Obama, pemerintah AS telah membahas masalah ini dengan Maliki secara pribadi. Dia menambahkan, AS tidak memiliki kapasitas untuk memimpin Irak. Amerika Serikat juga telah menerbangkan pesawat F-18 yang diluncurkan dari kapal USS George HW Bush ke Irak untuk melakukan pengawasan terhadap para pemberontak yang telah merebut beberapa wilayah di negara timur tengah tersebut, kata seorang pejabat AS, Kamis (19/6).
Kirim PasukanPemerintah Australia mengirimkan pasukan untuk mengamankan kedutaannya di Baghdad, Irak. Langkah ini dilakukan untuk menyikapi serangan-serangan yang dilancarkan kelompok militan Sunni. Keputusan ini diambil Australia mengikuti sekutu utamanya, Amerika Serikat yang mengerahkan 275 tentara ke Irak untuk membantu personel AS dan mengamankan kedutaannya di Baghdad.
Juru bicara Menteri Pertahanan Australia David Johnston mengatakan, satu detasemen kecil pasukan Australian Defence Force (ADF) telah dikerahkan untuk meningkatkan pengamanan di kedutaan. Tidak disebutkan berapa persisnya jumlah tentara Australia yang dikirimkan ke Irak.
"Tujuan dari unit ini adalah semata-mata untuk mendukung perencanaan kontigensi jika evakuasi kedutaan perlu dilakukan," tutur juru bicara tersebut. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Australia telah mengevakuasi sejumlah staf kedutaannya di Baghdad. Yang masih tinggal di kedutaan hanyalah staf inti saja.
Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott menyampaikan keprihatinannya akan keselamatan warga Australia di Baghdad. Dikatakannya, tak seorang pun bisa meremehkan ancaman yang ditimbulkan kelompok ISIL, yang kini tengah bergerak mendekati Baghdad setelah berhasil menguasai sebagian wilayah Irak utara. "Saat ini fokus kita adalah pertama-tama, memastikan bahwa semua warga kita di Baghdad aman dan bahwa kita punya kemampuan untuk memindahkan mereka jika diperlukan," tandas Abbott.
Sementara Menteri Keamanan Inggris James Brokenshire mengatakan pada parlemen Inggris, terorisme terkait perang sipil di Suriah "akan mendatangkan ancaman bagi Inggris di masa mendatang". Menurutnya, dengan melarang kelompok tersebut berarti mengirimkan "pesan yang kuat".
Dengan aturan pelarangan ini, maka siapapun yang menjadi anggota atau mengajak mendukung ISIL dan empat kelompok lainnya terkait konflik Suriah, akan dikenai tindak pidana. Bahkan aturan ini juga berlaku bagi siapapun yang mengenakan pakaian atau membawa benda-benda di depan publik yang mengindikasikan dukungan bagi ISIL. "Suriah merupakan tujuan nomor satu bagi para jihadis manapun di dunia. Pelarangan mengirimkan pesan kuat bahwa aktivitas teroris tidak ditolerir di manapun itu terjadi," tegas Brokenshire.
(Detikcom/q)
