Kecam Kudeta Militer, Uni Eropa Putus Hubungan dengan Thailand

Luxembourg (SIB)- Para menteri luar negeri Uni Eropa, Senin (23/6), secara resmi mengecam kudeta militer di Thailand dan menyepakati pemberian sanksi untuk mendukung dikembalikannya pemerintahan yang demokratis.

Para menlu Uni Eropa juga membatalkan semua rencana kunjungan ke Thailand serta menunda semua rencana kerja sama dengan Bangkok. Demikian pernyataan resmi Uni Eropa. "Militer Thailand harus mengembalikan proses demokrasi yang sah dan konstitusi melalui sebuah pemilihan umum yang kredibel dan inklusif," kata Uni Eropa.

Uni Eropa menambahkan, militer juga harus membebaskan semua tahanan politik serta menghormati HAM serta kebebasan individu. Selain itu, Uni Eropa juga akan meninjau ulang kerja sama militer dengan Thailand. "Hanya dengan sebuah peta jalan yang kredibel untuk kembali ke pemerintahan konstitusional dan menggelar pemilihan umum yang kredibel dan inklusif dapat mengembalikan hubungan UE dan Thailand," lanjut Uni Eropa.

Awal bulan ini, pemimpin junta militer Thailand, Jenderal Prayut Chan-O-Cha, mengatakan, segera membentuk pemerintahan sementara pada September untuk mengawasi reformasi politik sebelum pemilu digelar dalam waktu satu tahun.

Namun, Jenderal Prayut tidak menjelaskan secara rinci tentang proses reformasi politik itu dan menegaskan bahwa Thailand membutuhkan militer yang kuat untuk membentuk negeri yang stabil setelah beberapa bulan dikungkung kekerasan antara kelompok pro dan anti-pemerintah. (AFP/kps/q)