Filipina Siaga Tinggi Hadapi Ancaman Teroris

Manila (SIB)- Pihak keamanan Filipina memperketat penjagaan di wilayah obyek vital dan tempat umum lainnya menyusul ancaman dari pihak teroris. Pihak kepolisian Filipina mengaku menerima informasi tersebut dari sumber yang terpercaya.

Seperti diberitakan AFP, Minggu (29/6), kepolisian nasional Filipina telah menerima informasi tentang adanya kemungkinan ancaman teroris di kepulauan Mindanao, khususnya di wilayah Davao, sebuah kota terbesar ketiga dengan populasi sebanyak dua juta orang. Semua personel polisi disiagakan untuk menghadapi ancaman ini. "Melaksanakan operasi keamanan untuk melawan kemungkinan ancaman serta gangguan dari dari kelompok tertentu," ujar pihak keamanan Filipina dalam sebuah pernyataannya.

Namun tidak disebutkan jenis serangan atau kelompok mana yang akan melakukan serangan. Namun diperkirakan kelompok muslim Mindanao dan milisi komunis yang akan melancarkan serangan dikarenakan telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara itu.

Pihak kepolisian mengatakan pasukan keamanan akan melakukan pemeriksaan dan pihak patroli keamanan juga melakukan pemeriksaan di terminal transportasi, pusat-pusat pembelanjaan dan instalasi vital. Peringatan atas ancaman ini datang saat muslim di negara ini mulai merayakan bulan suci Ramadan.

Peringatan ancaman ini terjadi setelah polisi menangkap Khair Mundos, salah seorang milisi yang paling dicari dari kelompok Abu Sayyaf. Mundos adalah tokoh penting dan pencari dana bagi kelompok Abu Sayyaf. Militer Filipina mengatakan, pihaknya juga masih mengejar Abdel Basit Usman, yang juga masuk dalam daftar teroris pemerintah AS.

Usman sebelumnya telah dilaporkan tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS tahun 2010 di Pakistan, namun bukti baru telah muncul bahwa ia masih hidup dan bersembunyi di antara komunitas militan di Mindanao. Filipina dan Amerika Serikat telah mengaitkan Usman dengan Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah.

Pemerintah Filipina menyatakan kesiapannya untuk membela konstitusionalitas satu kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat bahkan jika banyak petisi diajukan terhadap Mahkamah Agung. Juru Bicara Kepresidenan Edwin Lacierda mengatakan di stasiun radio yang dikelola negara bahwa jika ada yang merasa ada masalah terhadap Perjanjian Peningkatan Kerja sama Pertahanan (EDCA) dengan Amerika Serikat, dia bisa mengajukan di depan pengadilan. Namun dia mengatakan, "Posisi yang diambil oleh pemerintah ini kami percaya itu adalah konstitusional, dan kami siap untuk membela EDCA di hadapan Mahkamah Agung."

Setidaknya tiga petisi telah diajukan kepada pengadilan tinggi terhadap EDCA, dengan terbaru diajukan oleh kelompok-kelompok tenaga kerja lokal.  Kilusang Mayo Uno dan Konfederasi Persatuan Pengakuan dan Kemajuan mengatakan, pemerintahan Presiden Filipina Benigno Aquino III melanggar Konstitusi tahun 1987 ketika pihaknya menempa pakta militer dengan Washington April lalu.  EDCA ditandatangani sebelum Presiden AS Barack Obama tiba di Manila untuk kunjungan kenegaraan pada 28 April. (Detikcom/f)