Kairo (SIB)- Lebih dari 20 juta warga Mesir menggunakan hak suara mereka untuk memilih sebuah konstitusi baru. Hasilnya, lebih dari 98 persen warga Mesir setuju dengan adanya konstitusi baru tersebut. Kantor berita BBC edisi Minggu 19 Januari 2014 melansir, hasil referendum yang berlangsung pada 14 dan 15 Januari 2014 itu diumumkan Sabtu lalu. Sayangnya, pemilihan ini hanya diikuti 38,6 persen warga Mesir.
Meski demikian, menurut Ketua Komisi Nabil Salib, referendum kali ini dianggap sukses dengan jumlah pemilih yang tidak terduga. Dia membandingkan dengan jumlah pemilih pada referendum konstitusi tahun 2012 silam. "Jumlah referendum tahun ini lebih banyak." Di tahun 2012, jumlah pemilih ketika mantan Presiden Muhammed Mursi masih menjabat sebagai orang nomor satu di Mesir berjumlah 17 juta, dengan sepertiga di antaranya merupakan pemilih yang terdaftar.
"Jangan khawatirkan Mesir karena negara ini memiliki posisi khusus di mata Tuhan. Telah disebutkan dalam Alquran, Injil, dan Kitab Taurat," ungkap Salib yang berpidato dengan terus memuji kelompok militer.
Salib melanjutkan, warga Mesir harus mengingat rezim militer sebagai pahlawan negeri ini. "Mereka telah memulihkan harapan kami di masa mendatang dan melindungi Mesir," kata Salib.
Konstitusi baru itu dirumuskan oleh 50 anggota komite, termasuk dua perwakilan Partai Islam. Namun, banyak pihak mengkritik dengan menyebut, dokumen referendum itu hanya akan berpihak kepada kelompok militer dan publik yang gagal mewujudkan ambisinya di tahun 2011 silam.
Di dalam konsep konstitusi itu, tercantum lima poin yaitu: satu, presiden dapat menjabat selama dua periode. Masing-masing periode berlangsung selama empat tahun. Namun, presiden juga dapat dimakzulkan oleh parlemen. Kedua, Islam akan tetap menjadi agama negara. Tetapi, kebebasan tetap absolut demi memberikan perlindungan kepada kaum minoritas.
Ketiga, negara menjamin kesetaraan hak antara kaum perempuan dengan laki-laki. Empat, partai politik tidak boleh dibentuk berdasarkan agama, suku, gender atau lokasi geografi. Kelima, kelompok militer menunjuk Menhan untuk periode delapan tahun ke depan.
Dengan disepakatinya konstitusi baru ini, maka presiden sementara, Adly Mansour, akan segera mengeluarkan dekrit untuk mengesahkan jadwal pemilihan umum presiden dan parlemen. Menurut rencana yang dikeluarkan setelah Mursi digulingkan, Pemerintah akan menggelar pemilu parlemen terlebih dahulu. Namun, seorang pejabat mengatakan bahwa pemilihan Presiden bisa digelar pada bulan Februari.
Kendati secara garis besar pemungutan suara dilakukan secara aman, namun beberapa orang pendukung Mursi dilaporkan tewas di hari pertama referendum. Kementerian Kesehatan turut melaporkan terdapat kerusuhan dengan petugas keamanan di hari Jumat yang menewaskan empat orang.
Morsi Dijerat Dakwaan Baru Soal Penghinaan Sistem Peradilan Mesir
Presiden terguling Mesir Mohamed Morsi dan 24 orang lainnya yang tengah menjalani persidangan, akan dikenai dakwaan baru. Mereka dituding menghina sistem peradilan. Dakwaan baru tersebut berkaitan dengan komentar-komentar yang disampaikan para terdakwa di media massa dan internet. Selain Morsi, terdakwa yang dikenai dakwaan baru termasuk juga para pemimpin Ikhwanul Muslimin dan para aktivis ternama yang menentang Morsi. "Tidak menghormati dan menunjukkan kebencian terhadap pengadilan dan sistem peradilan," demikian seperti dilaporkan kantor berita MENA mengutip sumber pengadilan setempat dan dilansir AFP, Senin (20/1). Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah para terdakwa akan diadili bersama-sama.
Lebih lanjut, MENA menjelaskan, dakwaan tersebut terkait dengan pernyataan yang disampaikan Morsi sebelum penggulingannya pada Juli 2013 lalu. Saat itu, Morsi menuding seorang hakim terlibat dalam kecurangan pemilu tahun 2005 lalu. Sebelumnya Morsi telah dijerat tiga dakwaan lain dan mulai menjalani persidangan untuk beberapa dakwaan. Dakwaan pertama tentang penghasutan pembunuhan demonstran oposisi pada Desember 2012 lalu di luar istana kepresidenan di Kairo. Dakwaan kedua terkait insiden kabur dari penjara pada tahun 2011 saat marak unjuk rasa menentang diktator Hosni Mubarak. Dakwaan ketiga yang terkait spionase belum ditetapkan jadwal persidangannya. Terdakwa lain yang ikut dijerat dakwaan menghina sistem peradilan antara lain sejumlah tokoh Islam setempat dan juga Alaa Abdel Fattah, yang merupakan aktivis yang memimpin perjuangan melawan Mubarak. Abdel Fattah ditahan sejak November 2013 lalu karena ikut serta dalam unjuk rasa tanpa izin di Kairo.
Abdel Fattah dilaporkan dijerat dakwaan menghina peradilan karena komentar-komentar yang disampaikannya melalui akun Twitternya beberapa bulan lalu. Dia mengkritik proses hukum saat penggerebekan sebuah kantor LSM asing pada 2011 lalu. Amr Hamzaqy yang seorang profesor politik ternama dan Amir Salem yang merupakan pengacara HAM juga dijerat dakwaan yang sama. Keduanya mendukung unjuk rasa penggulingan Morsi pada Juli lalu bersama Abdel Fattah. Sedangkan pemimpin Ikhwanul Muslimin lainnya yang dijerat dakwaan ini antara lain Saad al-Katatni yang merupakan mantan Ketua Parlemen dan Mohamed al-Beltagi.
(BBC/AFP/vvn/kps/c)
