AS Salahkan Vladimir Putin, UE Siapkan Sanksi bagi Petinggi Intelijen Rusia

Washington (SIB)- Pernyataan keras disampaikan Gedung Putih terkait insiden MH17. Gedung Putih meyakini Vladimir Putin patut disalahkan atas kejadian nahas tersebut. Menurut Juru Bicara Gedung Putih, Josh Earnest, tudingan AS ini memiliki dasar yang kuat. Alasan yang digunakan AS terkait tuduhan ini adalah penyediaan dan dukungan Putin kepada kelompok separatis Ukraina pro-Rusia.

"Kami tahu MH17 jatuh karena dihantam misil yang berasal dari darat," kata Earnest, seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (26/7/2014). "Dan daerah tempat di mana misil itu dilancarkan dikuasai kelompok separatis. Di daerah itu Militer Ukraina tidak mengoperasikan senjata anti serangan udara," lanjut Earnest.
Diyakini Earnest data dan fakta yang ada sudah cukup membuktikan "peran" Putin atas jatuhnya MH17. "Kami sudah sampai pada kesimpulan di mana Putin patut disalahkan atas insiden ini," sebut dia.

Seperti diketahui, tidak hanya saat insiden MH17, sejak krisis Ukraina terjadi, AS merupakan negara yang vokal menunjuk ada peranan Rusia di balik kelompok separatis Ukraina. AS pun yakin Putin memiliki pengaruh besar di kelompok separatis Ukraina. Mendengar tuduhan itu Rusia merepons dengan komentar pedas. Disebutkan Rusia, tuduhan itu hanyalah bentuk fitnah.

Uni Eropa memperluas sanksi kepada pejabat Rusia. Organisasi antarpemerintah Eropa itu dilaporkan akan membekukan aset dan larangan bagi beberapa pejabat teras intelijen Rusia untuk bepergian ke negara Uni Eropa. Rencana sanksi itu menyusul dugaan Rusia yang bertanggung jawab atas instabilitas di wilayah Ukrania timur. Melansir Telegraph, Sabtu (26/7), pekan depan, Uni Eropa mengaku bakal memperluas pembekuan aset dan larangan bepergian bagi pejabat oligarki Rusia beserta kroni Presiden Rusia Vladimir Putin. Ancaman sanksi itu akan menjadi pintu masuk, sebelum Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi ke Rusia pada musim panas nanti.

Pejabat teras intelijen yang ditargetkan sanksi yaitu Alexander Bortnikov (Direktur Dinas Keamanan Federal Rusia), Mikhail Fradkov (Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia), Nikolai Patrushev (Kepala Dewan Keamanan Rusia), dan Ramzan Kadyrov (Pemimpin Chechnya yang mendukung separatis Rusia).
Selain pejabat teras itu, Uni Eropa juga sudah menyiapkan sanksi bagi 11 pejabat bawah di Rusia dan Ukrania lainnya. Daftar sanksi juga melibatkan tujuh organisasi separatis dan milisi di UKrania, serta sembilan perusahaan Krimea yang telah disita Rusia pada Maret lalu.

"Ini akan mudah dicapai di bawah sanksi yang sudah ada. Kami sekarang telah menyepakati kriteria untuk menindak kroni Kremlin. Jadi, kami dapat meningkakan sanksi baru dengan target oligarki Rusia pada akhir bulan," ujar seorang diplomat Uni Eropa.

Para dubes Eropa dilaporkan telah mengadakan pertemuan rahasia untuk menyepakati peraturan hukum terkait kriteria kroni Kremlin pada Kamis waktu setempat.

Uni Eropa menargetkan kroni Presiden Putin yang dianggap turut memancing air keruh di perbatasan Rusia dan Ukrania timur. Nama target kroni Kremlin itu bakal dipublikaskan pada akhir pekan depan mengikuti prosedur hukum Uni Eropa. Para duta besar Eropa juga disebutkan bakal membahas lebih luas sanksi ekonomi kepada Negeri Beruang Merah pada pekan depan.

Sanksi ekonomi yang disiapkan dipertimbangkan bakal memengaruhi ekonomi Rusia. Uni Eropa ancang-ancang dengan memblokir akses Rusia ke pasar modal, sehingga memangkas pembiayaan senilai £6 billion setara Rp117,9 miliar per tahun untuk bank-bank dan lembaga keuangan Rusia. Uni Eropa meningkatkan sanksi menyusul kegagalan Rusia menghentikan aliran senjata, peralatan dan milisi yang melintas di perbatasan Ukrania timur usai tragedi jatuhnya pesawat MH17. (Skynews/okz/vvn/ r)