ICRC Siap Salurkan Bantuan Rusia

Jenewa (SIB)- Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan siap untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan Rusia ke wilayah timur Ukraina yang dikoyak perang. Namun, pada Selasa (12/8), ICRC mengatakan masih menunggu konfirmasi bahwa persyaratan ketat yang diajukannya bisa dipenuhi. "Kami masih membutuhkan sejumlah informasi sebelum kami bisa melakukan sesuatu," kata juru bicara ICRC Anastasia Isyuk.

Saat ini, konvoi 280 truk Rusia sedang menuju ke Ukraina timur membawa 2.000 ton "bantuan kemanusiaan", sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia dan ICRC bekerja sama untuk salurkan bantuan ke Ukraina.

Rusia memaksa gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina timur, di saat pasukan pemerintah Kiev terus bergerak maju dan mengepung kota-kota yang dikuasai pemberontak di wilayah itu. Namun, negara-negara Barat khawatir bantuan kemanusiaan Rusia ini hanya sekadar kedok untuk menutupi pengiriman pasukan Rusia yang dikabarkan sudah ditumpuk di perbatasan kedua negara.

ICRC mengatakan sudah membahas masalah ini dengan pemerintah Ukraina dan Rusia serta telah memberikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar organisasi itu bisa membantu misi kemanusiaan ini. "Kedua pihak harus sepakat bahwa ICRC yang akan mengantarkan bantuan demi prinsip netralitas, imparsialitas dan indenpendensi," kata ICRC.

ICRC juga mendesar Rusia untuk menyerahkan semua detil yang diperlukan untuk menyalurkan bantuan, termasuk berat dan jenis barang serta pengangkutan dan penyimpanan. Semua informasi itu sebelum bantuan diserahkan.

Namun jubir Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Andriy Lysenko, menyatakan negaranya tidak akan memberikan akses masuk kepada konvoi Rusia karena dikhawatirkan konvoi tersebut adalah operasi militer.

Kecurigaan serupa juga diutarakan Perancis. Menlu Laurent Fabius menuding konvoi 280 truk Rusia hanyalah kamuflase untuk serangan mendadak. "Kita harus sangat berhati-hati karena ini bisa saja menjadi dalih bagi Rusia untuk menempatkan diri mereka di dekat Lugansk dan Donetsk dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," ucap Menlu Fabius kepada radio France Info. "Konvoi ini hanya dimungkinan, hanya dibenarkan, jika Palang Merah memberikan izin," imbuhnya.

Sementara Australia dan Belanda bersumpah untuk menegakkan keadilan bagi keluarga korban tragedi pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH17. Meskipun kini pencarian jasad dan potongan tubuh korban tengah dihentikan sementara.

"Kami berutang kepada korban tewas, kami berutang kepada keluarga yang berduka untuk membawa mereka (korban tewas) pulang dan memberikan keadilan," ucap Perdana Menteri Australia, Tony Abbott seperti dilansir AFP, Selasa (12/8).

"Kami tidak hanya mitra dalam duka, tapi juga mitra dalam menegakkan keadilan dalam menghadapi kekejaman mengerikan ini," imbuhnya kepada Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dalam konferensi pers di Den Haag.

PM Abbott tengah berada di Belanda dalam rangka kunjungan sehari, untuk berterima kasih kepada pemerintah Belanda karena telah memimpin investigasi dan juga untuk menyampaikan bela sungkawa bagi keluarga korban.

Belanda kehilangan 193 warganya dan Australia kehilangan 38 warganya serta warga asing yang tinggal di sana, saat pesawat MAS MH17 dengan rute Amsterdam-Kuala Lumpur ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina pada 17 Juli lalu. Sebanyak 298 penumpang dan awak yang ada di pesawat tersebut tewas.

Ahli forensik dari Belanda, Australia dan Malaysia mendatangi lokasi jatuhnya pesawat tersebut, yang berada di Ukraina bagian timur yang dikuasai separatis pro-Rusia. Tapi mulai Rabu (6/8) lalu, upaya pencarian dihentikan sementara.

Tim internasional terbang kembali ke Belanda karena terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di sekitar lokasi kejadian, yang juga menjadi medan pertempuran tentara Ukraina dengan separatis pro-Rusia. "Meskipun operasi dihentikan sementara... tentu itu belum selesai," tegas Abbott.

"Kami menghentikan pekerjaan kami untuk sementara, tapi kami tidak berhenti. Perdana Menteri Abbott dan saya bertekad untuk kembali bekerja di lokasi kecelakaan sesegera mungkin, setelah situasi cukup stabil," timpal PM Rutte. (Detikcom/c)