Korsel Desak Korut Terima Tawaran Perundingan

Seoul (SIB)- Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye, Jumat (15/8), mendesak Korea Utara untuk menerima tawaran perundingan  tingkat tinggi Seoul. Korsel juga  mengutuk serangkaian peluncuran roket "yang tak bisa ditoleransi" oleh tetangganya yang bersenjata nuklir itu.

Seoul  telah mengusulkan pembicaraan yang akan diadakan pada 19 Agustus membahas reuni keluarga bagi mereka yang dipisahkan oleh Perang Korea 1950-53 dan masalah-masalah "yang menjadi kepentingan bersama" lainnya. Pyongyang belum menanggapi tawaran itu, namun terus melanjutkan serangkaian uji-tembak roket - yang terbaru kemarin ketika Paus Franciskus  tiba di Seoul untuk kunjungan lima hari.

"Serangkaian terbaru peluncuran rudal ... yang mengancam negara kita dan rakyat  kita tidak dapat ditoleransi, dan itu  hanya akan  memperdalam isolasi (Korut) di masyarakat internasional," kata Park dalam pidato menandai ulang tahun kemerdekaan Korea 15 Agustus dari penjajahan Jepang, 1910-1945. "Saya berharap Korut akan menanggapi usulan kami untuk pembicaraan tingkat tinggi, karena kita memiliki kesempatan untuk berdialog konstruktif untuk menempa Semenanjung Korea baru," katanya.

Korut menegaskan bahwa uji rudal diperlukan, untuk meningkatkan pertahanan nasional dalam menghadapi pelatihan militer bersama yang dilakukan oleh Seoul dan Washington. Kedua sekutu dijadualkan untuk memulai pelatihan tahunan militer bersama lainnya, Ulchi Freedom Guardian pada Senin, yang Pyongyang peringatkan akan mendorong semenanjung "ke dalam perang."

Sementara Jepang membekukan aset operator kapal Korea Utara yang disita karena  penyelundupan senjata. Sanksi terhadap Ocean  Maritime Management, yang mengoperasikan kapal yang ditahan di dekat Terusan Panama tahun lalu karena membawa senjata era-Soviet, menyusul langkah-langkah yang sama oleh Amerika Serikat dan daftar hitam PBB terhadap perusahaan Korut  pada Juli.

Hal ini tidak segera jelas berapa banyak aset, jika ada, Ocean Maritime Manajement ditahan di Jepang, kata Departemen Keuangan. Korea Utara Mei setuju untuk menyelidiki kembali nasib warga Jepang yang diculik oleh negara komunis itu pada tahun 1970-an dan 1980-an. Sebagai imbalannya, Jepang bulan lalu mencabut sanksi-sanksi terhadap Korut, mencabut pembatasan perjalanan dan memungkinkan kunjungan-kunjungan kapal-kapal Korut untuk tujuan kemanusiaan.

Pyongyang mengakui dalam kurun 2002 menculik warga Jepang dan lima korban penculikan serta keluarga mereka selanjutnya akan dipulangkan ke Jepang. 

Korea Utara mengatakan sisanya delapan orang telah meninggal, dan bahwa penyelidikan penjejakan telah ditutup, Tetapi Jepang menekan untuk mendapat lebih banyak informasi mengenai nasib mereka dan pihak-pihak lain yang Tokyo yakini telah diculik. (Ant/AFP/d)