Perundingan Oposisi - Pemerintah Gagal Akhiri Krisis Ukraina

Kiev (SIB)- Pembicaraan genting antara kelompok oposisi dengan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada Kamis (23/1) gagal untuk mengakhiri krisis di Ukraina, namun diadakan gencatan senjata setelah terjadinya bentrokan yang mematikan antara demonstran dan pasukan keamanan selama lima hari.

Tiga pemimpin kelompok oposisi utama Ukraina mengadakan pembicaraan selama beberapa jam dengan Yanukovych, tetapi konsesi yang ditawarkan oleh Presiden  Ukraina itu disambut dengan cemoohan oleh puluhan ribu demonstran yang memenuhi Independence Square di Kiev.

Dalam perkembangannya, perlawanan terhadap Yanukovych di Ukraina cenderung semakin parah, di mana para pengunjuk rasa yang marah dari enam wilayah di bagian barat Ukraina berhasil menguasai gedung-gedung administrasi lokal.

Beberapa bentrokan minggu ini, yang terjadi setelah  adanya aksi protes selama dua bulan atas kegagalan Yanukovych untuk menandatangani kesepakatan integrasi dengan Uni Eropa di bawah tekanan Rusia, telah mengubah sebagian wilayah di Kiev menjadi zona pertempuran hingga menewaskan lima aktivis.  

Setelah empat jam pembicaraan dengan Presiden Yanukovych,  pemimpin oposisi Partai Fatherland Arseniy Yatsenyuk mengatakan bahwa ada kesempatan "besar" untuk menemukan solusi guna mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina.

Akan tetapi, Pemimpin Partai Udar Vitali Klitschko kemudian mengatakan, presiden tampaknya menutup telinga terhadap tuntutan utama kelompok oposisi, yaitu pengunduran diri pemerintah. "Saya merasakan betapa tegang suasana dalam perundingan itu. Saya juga merasakan betapa besar harapan mereka. Namun, hasil pembicaraan ini akan mengecewakan anda," kata Klitschko.

Sementara itu, pemimpin partai nasionalis, Partai Svoboda, Oleg Tyagnybok menyampaikan bahwa pemerintah telah berjanji untuk melepaskan para aktivis yang ditangkap selama terjadinya aksi protes. Tyagnybok juga mengatakan, ada usulan untuk membuat zona pemisah antara demonstran dan pasukan keamanan sehingga kamp protes utama di Independence Square tidak akan tersentuh oleh polisi.

Kedua pernyataan yang disampaikan Tyagnybok itu dibenarkan oleh kantor kejaksaan umum dan kementerian dalam negeri Ukraina. Namun, ketika Tyagnybok meminta kepastian tentang kelanjutan dari pembicaraan antara oposisi dan pemerintah itu, jawabannya jelas negatif. Oleh karena itu, tidak jelas kapan pembicaraan tersebut akan dilanjutkan.

Ketua Parlemen Ukraina Volodymyr Rybak mengatakan parlemen akan mengadakan pertemuan pada Selasa (28/1) untuk membahas tuntutan para demonstran mengenai pengunduran diri pemerintah dan pembatalan undang-undang anti-protes yang kontroversial.

Tidak Campuri
Rusia menyatakan tidak akan campur tangan dalam penanganan aksi protes anti-pemerintah di Ukraina dan meyakini pemerintah Ukraina akan segera menemukan jalan keluar, kata juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

"Kami rasa kami tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan internal saudara kami Ukraina karena hal itu tentu tidak dapat diterima. Rusia tidak pernah ikut campur dan tidak akan melakukannya," kata Peskov dalam wawancara yang diterbitkan di situs harian Komsomolskaya Pravda.

Sejauh ini, Presiden Putin belum memberikan komentar secara pribadi mengenai bentrokan terbaru yang terjadi di Kiev, Ukraina yang menewaskan lima aktivis, empat di antaranya dilaporkan mati tertembak. Aksi protes anti-pemerintah itu mulai terjadi pada November 2013 setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak kesepakatan untuk integrasi lebih dekat dengan Uni Eropa di bawah tekanan Rusia. Putin kemudian menawarkan dana sebesar 15 miliar dolar AS kepada Yanukovych untuk menerima kesepakatan itu.

Peskov mengatakan bahwa Rusia melihat peristiwa bentrokan di Ukraina "dengan perhatian besar, dengan kecemasan dan kadang-kadang dengan rasa sakit", namun tetap yakin bahwa Presiden Viktor Yanukovych akan mengatasi situasi tersebut.

Rusia menyalahkan kelompok oposisi dan pihak Barat atas bentrokan yang terjadi di Kiev. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Grigory Karasin pada Rabu (22/1) mengatakan kepada kantor berita Interfax bahwa, "pemerintah Ukraina masih harus menghadapi campur tangan luar dalam urusan internalnya," (Ant/AFP/w)