Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 02 November 2026

AS Siapkan Sanksi Baru untuk Belasan Pejabat China

* China Berharap Kebijakan AS Kembali Objektif dan Rasional
Redaksi - Selasa, 08 Desember 2020 10:26 WIB
437 view
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Belasan Pejabat China
Getty Images
Ilustrasi -- Presiden China, Xi Jinping dan Presiden AS, Donald Trump
Washington DC (SIB)
Amerika Serikat (AS) bersiap menjatuhkan sanksi baru terhadap belasan pejabat China. Sanksi baru ini berkaitan dengan peran para pejabat-pejabat China itu dalam diskualifikasi Beijing terhadap anggota parlemen Hong Kong dari oposisi. Seperti dilansir Reuters, Senin (7/12), hal tersebut diungkapkan oleh tiga sumber termasuk seorang pejabat AS yang memahami persoalan tersebut.

Disebutkan bahwa langkah yang--paling cepat diumumkan pada Senin (7/12) waktu AS tersebut--akan menargetkan para pejabat Partai Komunis China (CCP) saat pemerintahan Presiden Donald Trump terus menekan Cina dalam minggu-minggu terakhir masa jabatannya. Presiden terpilih AS, Joe Biden, akan mengambil alih setelah dilantik pada 20 Januari 2021. Departemen Luar Negeri AS atau Gedung Putih belum mengomentari laporan tersebut.

Menurut dua sumber, akan ada sekitar 14 orang, termasuk para pejabat parlemen China atau Kongres Rakyat Nasional dan anggota CCP, yang kemungkinan besar akan menjadi target langkah baru AS, seperti pembekuan aset dan sanksi keuangan. Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa banyak orang akan dijatuhi sanksi oleh AS.

Seorang sumber lainnya yang memahami persoalan ini menyebut kelompok orang yang dijatuhi sanksi AS itu juga termasuk para pejabat Hong Kong dan China daratan. Sumber ini tidak menyebutkan nama maupun jabatan orang-orang yang menjadi target sanksi AS. Dua sumber lainnya memperingatkan bahwa pengumuman soal sanksi masih bisa ditunda hingga akhir pekan ini.

Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan atas laporan ini. Namun otoritas China sebelumnya mengecam sanksi-sanksi AS terkait Hong Kong dan menyebutnya sebagai intervensi dalam urusan dalam negeri China. Pada Oktober lalu, Departemen Luar Negeri AS memperingatkan bawa institusi finansial internasional yang melakukan bisnis dengan individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas penindakan tegas China terhadap Hong Kong, bahwa mereka bisa menghadapi sanksi berat.

Otoritas AS sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, kemudian Kepala Kepolisian dan mantan Kepala Kepolisian Hong Kong serta beberapa pejabat tinggi lainnya pada Agustus lalu. Mereka dijatuhi sanksi terkait peran mereka dalam membatasi kebebasan dalam penindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.

Bulan lalu, pemerintah Hong Kong memecat empat anggota parlemen dari oposisi. Pemecatan dilakukan setelah parlemen China memberikan wewenang baru kepada otoritas Hong Kong untuk mengekang perbedaan pendapat. Langkah itu memicu pengunduran diri massal dari anggota parlemen oposisi lainnya.

Kembali Objektif dan Rasional
Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi berharap dan percaya bahwa kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap negaranya dapat kembali ke objektivitas dan rasionalitas. Harapan ini muncul setelah Donald Trump dikalahkan Joe Biden dalam Pilpres AS.

Dilansir Reuters, Senin (7/12) hubungan China dengan Amerika Serikat mencapai titik terendah selama pemerintahan Trump, yang akan digantikan oleh kepemimpinan baru ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada bulan Januari.

Saat berbicara kepada sekelompok pemimpin bisnis dari perusahaan AS, Wang, yang merupakan anggota dewan negara dan menteri luar negeri China, mengatakan kedua negara harus saling menghormati sejarah, kepentingan inti, dan "sistem dan jalur yang dipilih oleh rakyat China" saat mengelola perbedaan dan konflik.

"China dan AS dapat sepenuhnya bekerja sama di berbagai bidang seperti mengelola pandemi, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim," ujar Wang. "Terserah AS untuk membuat keputusan yang benar tentang hubungan di masa depan," katanya. Wang meminta kedua negara untuk melanjutkan dialog di semua tingkatan dan mendorong pertukaran persahabatan antara badan legislatif, lembaga think tank, komunitas bisnis dan media. (Rtr/dtc/d)
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru