Pemimpin Oposisi Thailand Tewas Ditembak

Bangkok (SIB)- Demonstran anti-pemerintah yang terus berusaha menggagalkan pelaksanaan pemilu 2 Februari mendatang, Minggu (26/1), menyerang sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibat serangan itu, ratusan ribu warga Thailand tidak bisa memberikan suara.

Kekacauan semakin bertambah menyusul tewasnya seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah. Ia ditembak saat berorasi di kerumunan massa yang menolak pemungutan suara awal. "Suthin Taratin ditembak di kepala saat berpidato di atas mobil bak terbuka," ujar Akanat Promphan, salah satu wakil pengunjuk rasa dalam konferensi pers yang disiarkan televisi setempat. The Erawan Medical Center membenarkan ada korban meninggal yang diterima pihaknya dan sembilan lainnya luka-luka dalam insiden penembakan ke arah pengunjuk rasa itu.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa anti-pemerintah memaksa penutupan 19 dari 50 tempat pemungutan suara (TPS) di Bangkok setelah mengepung gedung-gedung dan menghalangi para petugas masuk untuk mengadakan pemungutan suara awal. "Para petugas pemilu di TPS-TPS tidak bisa masuk ke dalam lokasi karena pengunjuk rasa," kata Puchong Nutrawong, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Lebih dari dua juta orang terdaftar untuk pemilihan awal menjelang pemilu 2 Februari 2014 yang diseru oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam upaya meredakan ketegangan politik setelah beberapa pekan terjadi protes massa anti-pemerintah.

Pemungutan suara awal diselenggarakan bagi mereka yang tidak dapat mengambil bagian dalam pemungutan berikutnya pada Minggu mendatang. Namun, para pengunjuk rasa terus berupaya menggagalkan pemungutan suara, menolak pemilu dan bersumpah akan berkumpul di sekitar TPS-TPS.

Oposisi menentang pelaksanaan pemilihan umum sebelum dilakukan perombakan sistem politik dan sebelum Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur. Komisi Pemilihan Umum menyerukan agar pemungutan suara ditunda karena kemungkinan gangguan dan tindak kekerasan. Namun pemerintah sejauh ini bersikeras bahwa Klik pemilu harus dilakukan sesuai jadwal pada 2 Februari.

Semakin dalam kekacauan politik di Thailand, bersama dengan kebuntuan politik yang mungkin tidak segera teratasi, dipastikan akan mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara, karena itu kunjungan sejuta wisatawan luar negeri bisa hilang jika protes memanjang sampai pertengahan 2014.

Pendapat itu dikemukakan think tank ekonomi terkemuka. Kasikorn Research Centre (KResearch) mengatakan industri pariwisata tahun ini masih memiliki prospek cerah dan sebagai bisnis bisa tumbuh jika kekacauan politik segera berakhir.

KResearch mengatakan 29 juta wisatawan asing yang diperkirakan akan mengunjungi negara itu tahun ini, naik 8,5 persen dari tahun sebelumnya dan bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 1,4 triliun bath, karena ekonomi Eropa membaik dan China telah melonggarkan  aturan dan peraturan tentang bisnis pariwisata.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2015 dan maskapai penerbangan biaya rendah baru telah memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke Thailand, kata KResearch. Namun, krisis politik yang sedang berlangsung yang menyebabkan seruan Keputusan Darurat pada 22 Januari bisa menekan pertumbuhan usaha pariwisata.

KResearch mengatakan bahwa jika protes berkepanjangan sampai kuartal pertama, jumlah wisatawan asing akan berkurang dengan 500.000 sampai 28,5 juta wisatawan, menghasilkan 1,38 triliun bath, 20 miliar bath lebih rendah dari yang ditargetkan.

Jika demonstrasi terseret sampai ke pertengahan 2014, Thailand bisa kehilangan satu juta wisatawan, turun menjadi 28 juta, dan pendapatan dari usaha pariwisata akan menjadi 1,35 triliun bath atau merugi 50 miliar bath dari tahun lalu. KResearch telah mendesak semua pihak - pemerintah dan swasta, serta media dan masyarakat umum - untuk serius dan tulus bekerja sama mencari solusi keluar dari kekacauan politik. (Ant/AFP/f)