Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 27 Oktober 2026
LIVE

Kekerasan Terus Meningkat di Myanmar, Korban Jiwa 700 Lebih

* Utusan PBB Belum Diizinkan Masuk Myanmar
Redaksi - Senin, 12 April 2021 11:44 WIB
432 view
Kekerasan Terus Meningkat di Myanmar, Korban Jiwa 700 Lebih
AP Photo
Kendaraan polisi Myanmar diparkir di tengah jalan guna menghalangi para demonstran yang akan berkumpul melakukan aksi di pusat kota Yangon, Jumat (9/4). Aksi kekerasan terus meningkat di Myanmar, yang sejauh ini telah mengakibatkan 700 l
Yangon (SIB)
Aksi menentang kudeta Myanmar terus memakan ratusan korban jiwa, tercatat hingga akhir pekan ini sudah ada lebih dari 700 orang yang tewas. Kekerasan terus terjadi dengan tembakan peluru bahkan serangan senapan granat. Seperti dilansir AFP, Minggu (11/4) menurut laporan media lokal, cabang terbesar Bank Myawaddy di Mandalay menjadi sasaran ledakan pada Minggu pagi waktu setempat sehingga menyebabkan seorang penjaga keamanan terluka.

Bank tersebut diketahui adalah salah satu dari sejumlah bisnis yang dikendalikan militer dan menghadapi tekanan boikot sejak kudeta, dengan banyak nasabah menuntut untuk menarik tabungan mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, pertumpahan darah terus meningkat. Pada hari Sabtu (10/4) kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan pasukan keamanan menembak mati dan menewaskan 82 pengunjuk rasa anti-kudeta di kota Bago. Secara keseluruhan, AAPP telah memverifikasi 701 kematian warga sipil sejak kudeta 1 Februari lalu.

Sementara itu, junta militer mengklaim jumlah kematian yang jauh lebih rendah pada Jumat lalu, dengan mengatakan ada 248 kematian sejak kudeta. Kerusuhan juga meletus pada Sabtu di kota Tamu, dekat perbatasan India, tempat pengunjuk rasa melawan ketika tentara mencoba merobohkan barikade darurat yang didirikan untuk memblokir pasukan keamanan.

Menurut seorang penduduk setempat, 2 warga sipil tewas ketika tentara mulai menembak secara acak. Para pengunjuk rasa membalas serangan itu dengan melemparkan bom yang berhasil meledakkan dan menjungkirbalikkan satu truk militer, menewaskan lebih dari belasan tentara.

Meningkatnya kekerasan dan korban jiwa membuat sejumlah kelompok etnis bersenjata Myanmar marah. Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), salah satu kelompok etnis, menyerang satu kantor polisi pada Sabtu lalu dan menewaskan sedikitnya 10 polisi.

Sementara itu, media lokal melaporkan lebih dari belasan petugas polisi tewas, sementara TNLA mengatakan militer Myanmar membalas dengan serangan udara terhadap pasukannya, menewaskan sedikitnya satu tentara pemberontak.

Pada Jumat (9/4), media pemerintah melaporkan ada 19 orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Pengadilan militer menuduh para terdakwa terkait perampokan dan pembunuhan, dimana 17 di antaranya diadili secara in absentia.

Phil Robertson, Wakil Direktur Human Right Watch (HRW) Asia, mengatakan Myanmar telah lama menetapkan hukuman mati. Namun negara yang kini dikuasai militer itu sudah tidak melakukan eksekusi selama lebih dari 30 tahun. "Ini menunjukkan militer bersiap untuk kembali ke masa ketika Myanmar mengeksekusi orang-orang," katanya.

Belum Diberi Izin Masuk
Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Myanmar akan mulai perjalanan tur dinas ke Asia dalam beberapa hari ke depan, namun ia belum diberi izin masuk. Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, utusan PBB Christine Schraner Burgener akan mulai perjalanannya di Thailand dan juga mengunjungi China.

Dujarric mengatakan junta militer di Myanmar belum juga memberikan Burgener "lampu hijau" untuk mengunjungi negara yang sedang kacau tersebut. Ia mengatakan Burgener terus melakukan kontak tertulis dengan para jenderal Myanmar. Namun ia mengatakan belum ada percakapan telepon selama berminggu-minggu. Dujarric menyebut, tujuan dari proses ini adalah melanjutkan diskusi tatap muka. "Dia [Burgener] siap mengunjungi Myanmar kapan pun," kata Dujarric.

Dujarric menyebut utusan PBB itu akan memulai tur di Bangkok dan bertemu dengan pemerintah Thailand, pejabat PBB di wilayah itu, dan duta besar terakreditasi untuk Myanmar. Ia juga menyebut diskusi sedang berlangsung untuk kunjungan ke negara-negara anggota ASEAN.

Gunakan Drone China
Pesawat tanpa awak atau drone dikabarkan telah dikerahkan untuk memantau unjuk rasa anti rezim junta militer Myanmar di jalan. Kabar itu diungkap Jane's International Defense Review dan diduga drone tersebut berasal dari China. "Penampakan kendaraan udara, yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), sangat penting mengingat Tatmadaw [angkatan bersenjata Myanmar] telah mengoperasikannya," bunyi laporan Jane's International Defense Review.

Laporan tersebut mengutip gambar di media sosial yang diambil pada bulan Maret. Drone yang dinamai CH-3A drone itu terbang rendah di langit Mandalay, yang merupakan titik pusat aksi protes.

Dikutip South China Morning Post, selain digunakan sebagai alat pemantauan, drone juga bisa menjadi taktik perang psikologis yang dirancang untuk mengintimidasi penduduk. "Untuk Tatmadaw, efek psikologis akhirnya dapat memberikan keuntungan, karena upaya untuk menenangkan populasi yang semakin resisten dari hari ke hari terhadap aturan," tulis Jane.

Drone CH-3A UAV diketahui diimpor dari China ke Myanmar sekitar tahun 2013 dan 2015, sebanyak 10 dari 12 unit drone dioperasikan oleh Angkatan Udara Myanmar dari Pangkalan Udara Meiktila di Central Myanmar. (AFP/dtc/CNNI/f)
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
diizinkan masukkekerasankorban jiwameningkatmyanmarutusan pbb
komentar
beritaTerbaru