Bangkok (SIB)- Pemerintah Thailand menghendaki pemilihan umum tetap dilakukan pada akhir pekan ini, meskipun masih dipersoalkan. Sementara itu, oposisi mengancam merecoki pemilihan umum guna menghentikan partai berkuasa naik ke pemerintahan lagi.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra akan bertemu dengan panitia pemilihan yang ingin menunda pemilu setelah tindak kekerasan jalanan yang menyebabkan 10 orang meninggal dan ratusan lainnya cedera. "Kami mendesak agar pemilu 2 Februari harus dilaksanakan karena kebanyakan rakyat menginginkannya," kata deputi PM Surapong Tovichakchaikul, yang juga menjabat sebagai menteri luar negeri, kepada wartawan.
Sementara Menteri Tenaga Kerja sementara Thailand Chalerm Yubamrung menyatakan Pusat Penjaga Ketenteraman dan Ketertiban (CMPO), yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap peningkatan unjukrasa menentang pemerintah, tidak akan dibubarkan seperti yang dituntut demonstran.
Dalam perannya sebagai direktur CMPO, Chalerm mengatakan tempat baru bagi kantor pusat CMPO telah disiapkan dalam alur ke masalah sekarang, terletak di gedung Biro Pemberantasan Narkotika Kepolisian, yang terhalang oleh pengunjukrasa.
"Saya diperintahkan untuk melakukan tugas saya sebagai direktur CMPO. Saya tak punya kekuatan untuk menutupnya," katanya, mengacu pada seruan berulangkali demonstran untuk menghapuskan lembaga baru. Chalerm memperingatkan pemimpin protes Suthep Thaugsuban terhadap upaya untuk merebut kantor CMPO dan mengatakan, polisi telah mempersiapkan langkah-langkah pencegahan terhadap demonstran.
"Itu adalah kewenangan polisi untuk menangkap Suthep. Mereka harus bersabar dan mematuhi hukum. Mereka tidak akan membubarkan demonstrasi seperti cara yang Suthep lakukan ketika ia adalah direktur Pusat Resolusi Situasi Darurat (tahun 2010)," katanya.
Satu tembakan tak dikenal melukai seorang pendemo anti-pemerintah Thailand saat yang bersangkutan tengah berunjuk rasa di depan Army Club. Menurut warta BlueSky TV , pendemo itu tergabung dengan sekitar seratus demonstran dari Komite Rakyat untuk Demokrasi dan Reformasi (PDRC).
Saksi mata mengatakan letusan tembakan terdengar sekitar pukul 14.40. "Korban terkena tembakan di kakinya," kata saksi mata tersebut. Korban luka dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Ramathibodi. "Sementara, pendemo menangkap pelaku penembakan,"kata saksi itu menambahkan. Tak hanya itu, pelaku penembakan dipukuli oleh pengunjuk rasa. Pelaku terluka dan dilarikan ke RS Rajavithi.
PDRC sampai kini menggelar unjuk rasa menentang pemilihan umum pada 2 Februari mendatang. Hari ini, Penjabat Sementara PM Thailand Yingluck Shinawatra dan Komisi Pemilihan Umum Thailand menggelar pertemuan di Army Club membicaran masalah pemungutan suara.
Militer Thailand terus mengamati perkembangan politik di Thailand menyusul semakin meningkatnya kekerasan menjelang pemilu 2 Februari nanti. Angkatan bersenjata Thailand semakin tidak nyaman dengan iklim politik dan kekerasan.
Komandan Angkatan Udara Kerajaan Prachin Chantong meminta semua unsur menghindari kekerasan pada 2 Februari, ketika pemilihan umum dijadwalkan berlangsung. Marsekal Udara Prachin mengatakan angkatan udara siap untuk mendukung KPU, jika diminta.
Angkatan bersenjata belum membuat usulan kepada pemerintah, karena mereka ingin masalah harus diselesaikan melalui proses demokrasi, katanya, dan menambahkan bahwa pemilu adalah alat untuk mencapai tujuan demokrasi tetapi tidak harus menciptakan perpecahan di negeri ini. Jika situasi semakin memburuk ke tingkat tertentu, komandan tertinggi akan memanggil komandan angkatan bersenjata untuk konsultasi, katanya. Ia optimis bahwa pintu dialog tidak benar-benar tertutup.
Mengacu pada permintaan perlindungan militer untuk pengunjuk rasa, Prachin mengatakan Pasukan Angkatan Udara Kerajaan Thailand tidak melakukan langkah perlindungan karena keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan untuk bertindak atas perintah dari Pusat Pengelola Ketentraman dan Ketertiban. "Angkatan bersenjata telah merasa gelisah atas situasi ini. Kepala militer telah berulang kali menyatakan keprihatinannya," katanya.
Tolak Akhiri Unjuk RasaPemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban mengumumkan rekan-rekannya yang ada di Komite Reformasi Rakyat Demokrat tidak akan bernegosiasi dengan CMPO. CMPO, merupakan badan yang dibentuk pemerintah untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di Bangkok.
"Para demonstran yang berunjuk rasa di lokasi-lokasi PDRC tentu saja tidak akan bersedia bernegosiasi. Jangan habiskan waktu kalian untuk menghubungi kami, karena kami tidak akan mau berbicara dengan kalian," tegas Suthep. Suthep melanjutkan mereka akan terus berdemonstrasi hingga pejabat pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk memuluskan rezim Thaksin yang ingin membahayakan negara ini.
Namun, Suthep khawatir penolakan yang dilakukan PDRC, akan dijadikan alasan oleh CMPO untuk menggelar aksi pembubaran di setiap lokasi unjuk rasa. Oleh sebab itu, Suthep menyerukan kepada pendukungnya di PDRC untuk membantu pengunjuk rasa.
Namun, Suthep mengingatkan agar tidak menggunakan senjata untuk membantu massa anti pemerintah. "Tolong, jangan bawa senjata dari rumah kalian. Datanglah dengan tangan kosong dan semangat berjuang. Jangan datang untuk membantu kecuali Anda tidak membawa senjata," ujar Suthep.
Dia lantas meminta kepada Direktur CMPO, Chalerm Yubamrung dan penasihatnya, Surapong Tovichakchaikul untuk membubarkan badan itu. Di mata Suthep, badan itu tidak memiliki legitimasi. Kehadirannya pun, menurut Suthep, malah membuat publik di dalam dan di luar negeri bingung. Terlebih CMPO dianggap gagal mempertahankan situasi aman di Bangkok.
(Ant/AFP/ r)
