PBB Siap jatuhkan Sanksi untuk Sudan Selatan

Washington (SIB)- Dewan Keamanan PBB siap untuk mengambil tindakan guna menghukum para pemimpin Sudan Selatan yang bertanggung jawab atas kekerasan di negara itu, setelah mengancam menjatuhkan sanksi terhadap mereka, kata ketua Dewan Keamanan PBB. "Ada kepentingan besar dari anggota dewan untuk menjatuhkan sanksi dan juga embargo senjata, ini akan menjadi perbincangan hangat selama seminggu ke depan," kata Duta Besar Australia untuk PBB, Gary Quinlan.

Sebelumnya, 15 anggota dewan telah menunda pemberian sanksi kepada beberapa pemimpin-pemimpin negara Afrika, agar ada upaya perdamaian terlebih dahulu. Namun, dewan akhirnya sepakat untuk mempertimbangkan sanksi apa yang akan diberikan kepada Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan Mantan Presiden Riek Machar.

Sebelumnya pada Agustus 2014, Dewan Keamanan PBB telah mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertikai, karena gagal mematuhi kesepakatan damai yang ditandatangi pada bulan Mei lalu. Dalam perjanjian tersebut Kiir dan Machar sepakat untuk membentuk pemerintahan gabungan yang tidak pernah terwujud.

"Tindakan Presiden Salva Kiir dan Mantan Wakil Presiden Riek Machar dalam konflik ini tidak bisa diterima," menurut dewan keamanan PBB dalam pernyataan yang dikeluarkan pada bulan Agustus. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pekan lalu menyerukan kepada para pemimpin yang bertikai untuk segera menghentikan pertempuran setelah meningkatnya kekerasan terbaru di wilayah utara yang kaya minyak.

Pertempuran baru terjadi di kota kaya minyak sebelah utara, Bentiu, peristiwa ini berlangsung selama 10 bulan bertepatan dengan berakhirnya musim hujan. Akibat konflik ini, banyak jalan yang tidak bisa dilalui lagi. Krisis Sudan Selatan terjadi pada bulan Desember 2013 karena selisih paham politik antara Kiir dan Machar, namun krisis meluas hingga menjadi konflik etnis. Seiring dengan meningkatnya situasi yang memprihatinkan memaksa sekitar 1,8 juta orang mengungsi, termasuk 450.000 orang berasal dari negara tetangga terdekat yang terkena imbasnya. Sekitar empat juta orang, hampir sepertiga populasinya, mengalami krisis pangan. (AFP/Ant/f)